Jakarta, Hotfokus.com

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan progres. Pemerintah kini fokus melakukan verifikasi lahan untuk memastikan tanah yang digunakan benar-benar bebas dari masalah hukum dan tata ruang.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyebut bahwa proses verifikasi ini penting banget. “Kalau tanah sudah disediakan pemda, kami pastikan dulu status kepemilikan dan kesesuaian tata ruangnya. Ini penting biar gak ada sengketa atau tumpang tindih di kemudian hari,” jelasnya.

Sayangnya, dari total 69 usulan yang belum disetujui oleh Kementerian PUPR, sebagian besar lahannya ternyata masuk kawasan sawah LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan), jadi belum bisa langsung dipakai.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa dari 367 lahan yang diajukan, ada 115 yang belum clean and clear. Namun, kabar baiknya, sudah ada 35 lahan yang dinyatakan layak untuk pembangunan.

Sekolah Rakyat sendiri rencananya akan dibangun sebanyak 200 unit, mencakup SD, SMP, hingga SMA, dan ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Harapannya, program ini bisa jadi solusi pemerataan pendidikan yang lebih inklusif.

Dengan verifikasi lahan yang terus dikebut, harapan mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat makin dekat jadi kenyataan. (SA/GIT)