Jakarta, hotfokus.com

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan dugaan pelanggaran serius terkait pemanfaatan air laut oleh sebuah perusahaan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dugaan ini mengemuka setelah tim pengawasan KKP menemukan bahwa perusahaan belum memiliki dokumen izin sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono atau yang akrab disapa Ipunk, menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan meskipun hanya penunjang industri, tetap wajib memiliki izin resmi.

“Meskipun hanya digunakan sebagai pendukung proses industri, perusahaan tetap wajib melengkapi dokumen izin sesuai KBLI-nya,” kata Ipunk dalam keterangan tertulis, Kamis (8/5/2025).

Water Intake 1.446 Liter Per Detik, Melebihi Batas Minimum

Dugaan pelanggaran mencuat setelah hasil pengawasan menunjukkan bahwa instalasi desalinasi milik PT PRI memiliki kapasitas pengambilan air (water intake) mencapai 125.000 meter kubik per hari atau sekitar 1.446 liter per detik. Angka tersebut jauh di atas ambang batas minimum yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021, yakni 50 liter per detik.

“Dengan kapasitas sebesar itu, perusahaan wajib mencantumkan KBLI 36002 mengenai Penampungan dan Penyaluran Air Baku,” tegas Ipunk.

Digunakan untuk Produksi Pulp dan Pendinginan Mesin

Air laut yang telah diolah dari instalasi desalinasi digunakan oleh perusahaan untuk keperluan produksi bubur kertas (pulp) serta sebagian kecil untuk sistem pendinginan mesin. Namun, karena tidak sesuai perizinan yang berlaku, aktivitas tersebut kini berada dalam sorotan KKP.

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan, Yoki Jiliansyah menambahkan, pihaknya tengah melakukan analisis mendalam terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan perusahaan berdasarkan regulasi PP 85 Tahun 2021 dan Permen KP 31 Tahun 2021.

“PT PRI ini berpotensi dikenakan sanksi administratif karena diduga melanggar aturan pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE),” ujar Yoki.

Langkah Tegas KKP Lindungi Sumber Daya Kelautan

Dugaan pelanggaran ini menjadi bukti bahwa pengawasan ketat terhadap pemanfaatan sumber daya laut terus dilakukan KKP, terutama dalam hal pemanfaatan air laut yang tidak sesuai ketentuan perizinan. Kegiatan ALSE—pemanfaatan air laut selain untuk energi—harus tetap tunduk pada regulasi yang berlaku agar tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.

KKP memastikan akan mengambil langkah tegas jika terbukti terjadi pelanggaran. Proses penegakan hukum akan terus berjalan untuk menjaga ke lestarian sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. (SA/GIT)