Jakarta, hotfokus.com

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkap perlu pengawasan dalam tata kelola distribusi yang ketat untuk memastikan komoditas pangan dapat tersalur dengan lancar kepada masyarakat. Sebab ada beberapa temuan oleh aparat hukum, karena tata kelola distribusi dari pelaku usaha yang tak benar, sehingga komoditas pangan tidak sampai ke masyarakat, seperti menimbun dan dioplos.

“Yang banyak masalah sekarang, ada di distribusi. Tata kelola distribusinya, pengawasannya. Apalagi ada beberapa temuan oleh aparat penegak hukum, akibat distribusinya tak lancar,” kata mendagri.

Seperti minyak goreng tidak sampai ke pasar, tidak sampai ke masyarakat. Ada yang menimbun dan lain-lain. Ada juga yang mengoplos. Karenanya harus ada kolaborasi dalam pengawasan terutama di distribusi.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, menyatakan ketahanan pangan yang tangguh harus dibangun secara kolaboratif dan berkelanjutan.

“Ketersediaan pangan yang stabil tidak bisa hanya bertumpu pada satu daerah atau satu waktu produksi. Harus ada sinergi lintas wilayah dan penguatan sistem cadangan pangan yang adaptif terhadap perubahan,” katanya dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

Karenanya Bapanas mendorong daerah sentra produksi pangan terus meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi melalui teknologi pertanian, sarana dan prasarana serta fasilitas distribusi pangan yang memadai.

Selain itu kemitraan dengan petani dan pelaku usaha pangan juga terus diperkuat guna menjaga keberlanjutan pasokan pangan utama seperti beras, jagung, dan komoditas strategis lainnya.

Sebagai langkah konkret distribusi pangan yang merata, Bapanas memperkuat skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara daerah surplus dan daerah defisit pangan. Inisiatif ini tidak hanya untuk memastikan kelancaran pasokan, tapi juga menjaga kestabilan harga dan menurunkan potensi gejolak pangan di daerah rentan. (bi)