Kapuas, hotfokus.com

DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terua berkoordinasi dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) mengucurkan kredit untuk pelaku budidaya ikan tradisional agar mereka tidak terjerat pinjol atau rentenir.

“Kucuran kredit usaha rakyat (KUR) sangat diharapkan masyarakat pembudidaya tradisional. Jangan dipersulit,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Ahmad Yohan yang juga ketua rombongan kunker reses di Kalimantan Tengah, seperti dikutip Senin (9/12/2024).

Ia mengaku upaya ini untuk meningkatkan produktivitas budidaya perikanan air tawar di Kalimantan Tengah untuk mendukung program swasembada pangan.

Selain kemudahan kredit, hambatan lain yang dihadapi para pembudidaya ikan air tawar di Kalimantan Tengah, seperti sulitnya akses jalan produksi.

Ia menegaskan sarana jalan produksi akan mempengaruhi sukses tidaknya program swasembada pangan. Sebab pelaku pembudidaya ikan tidak sulit mengangkut hasil panen.

Terkait dengan sarana jalan ini, pihaknya meminta “Kami minta Pemda Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kapuas mendukung kelancaran jalan akses produksi budidaya. “Sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku pembudidaya ikan tradisional,” ucapnya.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, menjelaskan Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas di Indonesia atau setara dengan 1,5 kali Pulau Jawa. Kondisi geografis yang didominasi lahan gambut memiliki potensi besar untuk kegiatan budidaya ikan patin. Khusus Kabupaten Kapuas. Saat ini produksinya mencapai 12.850 ton/tahun.

“Usaha budidaya ikan di lahan gambut memiliki potensi yang menjanjikan. Dengan pengelolaan lahan yang baik, lahan gambut dapat dijadikan kolam ikan air tawar yang produktif seperti ikan patin dan ikan nila,” katanya.

Tebe merasakan semangat pembudidaya di Kapuas sangat tinggi. Meski sering menghadapi tantangan seperti air gambut dengan pH rendah, namun dengan keuletan mengelola lahan, usaha budidaya ikan dapat berjalan berkelanjutan. (bi)