Jakarta, hotfokus.com –

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah khususnya Kemnetrian Koperasi untuk meninjau ulang dan mengevaluasi segera kebijakan pembatasan kuota susu lokal dan juga bea masuk 0% susu impor.

“Hal ini penting guna mendukung produksi susu lokal serta penyerapannya oleh industri susu nasional,” kata Plt Ketua Pengurus Harian YLKI, Indah Suksmaningsih dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (14/11).

Pada kesempatan itu, Indah juga menyampaikan beberapa kritik terkait kebijakan pembatasan kuota susu yang masuk ke pabrik atau Industri Pengolahan Susu (IPS). Ia menilai, Menteri Koperasi kurang memahami Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan kebijakan bea masuk 0% dan pembatasan kuota susu lokal, Menkop nampak cenderung lebih mendukung para pengusaha importir dibanding produsen susu lokal,” cetusnya.

Menurut Indah, jika terus mempertahankan kebijakan ini, maka Menkop seakan hanya menjadi makelar susu dan tidak berdiri di atas jabatannya.

“Dengan kebijakan yang timpang ini, para peternak susu hanya diarahkan pemerintah untuk berproduksi saja tanpa memikirkan pasarnya, karena harga susu impor yang lebih murah,” ujarnya.

Sebelumnya dalam beberapa hari ini khalayak ramai dikejutkan dengan sebuah kejadian yang mengherankan. Di Boyolali Jawa Tengah, para peternak dan penghasil susu membuang susu hasil perahan mereka. Bahkan sebagian di antaranya digunakan untuk mandi.

Tentu saja ini adalah bentuk demonstrasi kekecewaan mereka terhadap kebijakan yang dianggap merugikan mereka, yaitu pembatasan kuota susu yang masuk ke pabrik atau Industri Pengolahan Susu (IPS).

Bahkan Menteri Koperasi Budi Arie sudah membenarkan tentang tingginya impor susu sapi ke tanah air dari Australia dan Selandia Baru dan juga bea masuk 0% untuk susu impor yang menyebabkan susu impor juga 5% lebih murah daripada susu lokal.(Ral)