Jakarta, hotfokus.com

Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengungkap perlu adanya kebijakan jalan berbayar melalui retribusi pengendalian lalu lintas sebagai salah satu pengaturan rekayasa lalu lintas di kota besar.Ini mengingat jumlah penggunaan kendaraan pribadi terus meningkat.

“Kementerian Perhubungan berupaya perkuat penerapan strategi push and pull untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Sehingga perlu ada push strategy untuk membatasi ruang gerak kendaraan pribadi agar beralih ke angkutan umum,” kata Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub, Ahmad Yani, saat Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Teknis Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, Kamis (17/10/2024).

Untuk push strategy dilakukan dengan menerapkan kebijakan ganjil genap, l pengendalian lalu lintas secara elektronik atau Intelligent Transport System (ITS), menertibkan lalu lintas, serta menerapkan insentif dan disinsentif tarif parkir.

Sedangkan, pull strategy merupakan kebijakan untuk memfasilitasi penggunaan angkutan umum, antara lain mengembangkan jaringan transportasi massal, meningkatkan sarana transportasi, memberikan subsidi angkutan umum, meningkatkan keselamatan transportasi serta integrasi transportasi.

Ini merupakan upaya tindak lanjut dari apa yang diamanahkan UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 133 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas.

“Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dilaksanakan melalui pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor/kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu,” sebutnya.

Ia berharap agar diskusi ini dapat menyusun pedoman teknis yang berisi kaidah dan strategi yang dibutuhkan pemda dalam tata kelola transportasi yang lebih inklusif, responsif dan adaptif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. (bi)