Jakarta, hotfokus.com

Indonesia mendorong Tiongkok mengembangkan hilirisasi dan mewujudkan industri hijau di Tanah Air. Selain itu juga kerjasama terhadap industri photovoltaic serta menyusun kembali tata kelola industri smelter yang sebagian dibangun perusahaan Tiongkok

Hal tersebut dikatakan Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko SA Cahyanto, dalam keterangannya Jumat (27/9/2024), menyusul pertemuannya dengan Vice Minister of Industry and Information Technology (Wakil Menteri Industri dan Teknologi Informasi) RRT Wang Jiangping.

Sekjen mengungkap saat ini di hilirisasi industri ada enam mineral yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia, seperti Molibdenum, Antimon, Kromium, Kobalt, Lithium dan Logam Tanah Jarang.

Pemerintah sendiri telah menerapkan kebijakan sesuai UU No 3/2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan peraturan turunan lainnya dalam rangka implementasi Roadmap Hilirisasi Mineral Logam.

Hilirisasi mineral tidak lepas dari upaya penerapan prinsip berkelanjutan. Bahkan Indonesia telah memiliki standar industri hijau dengan tiga pilar industrialisasi hijau, meliputi peningkatan struktur industri yang berkesinambungan, peningkatan efisiensi energi di semua tahap produksi, dan promosi transisi energi dan ekonomi sirkular.

“Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Tiongkok dalam rangka mewujudkan industri hijau, khususnya pada sektor industri baja,” jelasnya.

Kemenperin juga menyampaikan keinginan kerja sama di bidang photovoltaic, dengan mempertimbangkan kemajuan energi baru terbarukan yang dimiliki Tiongkok, serta untuk mewujudkan komitmen atas pengurangan emisi menjadi misi bersama negara-negara di dunia. Untuk meningkatkan kedalaman industri produk photovoltaic untuk Indonesia, pihak Indonesia mengundang industri pengolahan silika dan komponen photovoltaic Tiongkok berinvestasi di Indonesia.

Sekjen Kemenperin juga mengakui menaruh perhatian besar terhadap tata kelola industri smelter yang dimiliki perusahaan asal Tiongkok, yang banyak membangun kawasan industri dan smelter khususnya nikel di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Kemenperin memandang perlunya reformasi tata kelola, di antaranya melalui pembinaan dan pengawasan intens terhadap kawasan industri dan industri smelter. “Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan industri sesuai standar yang berlaku secara nasional maupun internasional” kata Sekjen. (bi)