Jakarta, hotfokus.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan ekonomi hijau selain melindungi lingkungan, juga menciptakan kesejahteraan rakyat.

“Ekonomi hijau bukan hanya tentang perlindungan lingkungan, bukan hanya itu, tapi juga tentang bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, kesejahteraan yang berkelanjutan bagi rakyat,” kata Kepala Negara dalam sambutannya saat membuka Indonesia International Sustainability Forum (IISF) Tahun 2024, seperti dilansir laman Setkab, Kamis (5/9/2024).

Karenanya, Presiden menekankan dalam menangani perubahan iklim dunia diperlukan pendekatan kolaboratif dan kemanusiaan.

Untuk menangani perubahan iklim ini, Presiden Jokowi mengungkap harus ada pendekatan kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang, serta pendekatan kemanusiaan agar prosesnya tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil.

Menurut Presiden, perubahan iklim ini tak akan pernah selesai selama dunia menggunakan pendekatan ekonomi. Hanya menghitung keuntungan dan egosentris sendiri-sendiri.

Presiden Jokowi meminta dunia tak meragukan komitmen Indonesia dalam mencapai net zero emission serta kontribusi bagi dunia yang lebih hijau, Mengingat memiliki potensi energi hijau yang melimpah.

Dijelaskan Indonesia memiliki potensi energi hijau yang melimpah, mencapai lebih dari 3.600 gigawatt. Kami juga memiliki PLTS, PLTS apung, pembangkit listrik tenaga surya apung di Waduk Cirata dengan kapasitas 192 megawatt peak, terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia.

Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon dengan hutan mangrove terbesar di dunia, seluas 3,3 juta hektare yang mampu menyerap karbon 8-12 kali lebih baik dibanding hutan hujan tropis.

Apalagi Indonesia juga memiliki kawasan industri hijau seluas 13 ribu hektare yang juga merupakan salah satu kawasan industri hijau terbesar di dunia.

“Tapi semua itu tidak akan memberi dampak signifikan bagi percepatan penanganan dampak perubahan iklim selama negara maju tidak berani berinvestasi, selama riset dan teknologi tidak dibuka secara luas, dan selama pendanaan tidak diberikan dalam skema yang meringankan negara berkembang,” katanya. (bi)