Jakarta, hotfokus.com

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan tarif KRL bersubsidi berbasis NIK (nomer induk kepegawaian) menuai protes keras masyarakat. Rencana kebijakan yang akan diimplementasikan di tahun depan ini sangat tidak adil dan cenderung tidak logis.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menjelaskan pengguna angkutan massal sudah selayaknya mendapat subsidi karena mereka berperan besar terhadap pengurangan kemacetan, polusi hingga mampu menekan angka kecelakaan di jalan raya.

Meskipun pengguna KRL ada beberapa yang mampu secara kelas ekonomi, namun tetap perlu mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus berpikir ulang kembali sebelum menerapkan kebijakan absurd ini.

“Mereka telah rela menggunakan angkutan umum masal seperti KRL dan meninggalkan motornya atau bahkan mobilnya, itu kan harus diapresiasi,” kata Tulus dalam keterangannya, Senin (2/9/2024).

Dengan dalih penerapan subsidi yang tepat sasaran dalam rencana kebijakan ini dinilai Tulus sebagai dasar kebijakan yang salah kaprah. Pasalnya di saat yang sama pemerintah justru menerapkan subsidi untuk kendaraan listrik, padahal pengguna kendaraan listrik adalah masyarakat yang memiliki ekonomi menengah atas.

“Ini subsidi pengguna angkutan masal KRL malah mau diutak-atik dengan alasan berbasis NIK demi keadilan dan tepat sasaran. Ini kan aneh bahkan absurd alias menggelikan,” kata Tulus. (DIN/SL)