Jakarta, hotfokus.com

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, meminta kepala daerah harus memastikan belanja daerah atau APBD terlaksana secara produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

“Pertumbuhan ekonomi yang baik akan memberi manfaat terhadap meningkatnya daya beli dan income masyarakat,” katanya, bersama Mendagri M Tito Karnavian, menyerahkan insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang berhasil menjaga stabilitas harga barang di daerah sehingga inflasi tingkat nasional dapat terkendali, Senin (5/8/2024).

Ia mengungkap pemerintah daerah (pemda) memiliki peran penting untuk memantau langsung kondisi di lapangan dan ketersediaan barang di pasar.
Dari sentra produksi ke pasar. Kemudian memastikan harga di pasar merupakan harga. Tidak berfluktuasi terlalu cepat.

“Ini peran serta pemda mengontrol pasar, jalur distribusi, juga melihat secara detail apa pembangunan infrastruktur telah berjalan dengan baik atau tidak sehingga bisa membantu mengurangi harga,” jelasnya.

Suahasil juga harus melihat
gerak dunia usaha secara detail di daerahnya, terutama yang melakukan proses produksi dan menciptakan barang dan jasa sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu menyebutkan daerah penerima alokasi insentif fiskal pengendalian inflasi pada tahun 2024 lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Pada 2023 lalu, penerima insentif fiskal kategori pengendalian inflasi sebanyak 33 daerah per periode. Di tahun 2024 ini, daerah penerima bertambah menjadi 50 daerah per periode sehingga peluang daerah untuk mendapatkan alokasi insentif fiskal menjadi lebih besar. (bi)