Jakarta, hotfokus.com

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan smart policy di sektor industri untuk memitigasi geopolitik di Timur Tengah (Timteng), menyusul memanasnya konflik Iran-Israel.

“Saat ini, Kemenperin tengah berupaya memetakan solusi untuk mengamankan sektor industri dari dampak konflik yang sedang terjadi,” kata Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, Kamis (18/4/2024).

Sebab eskalasi geopolitik di wilayah tersebut harus diwaspadai, karena dapat berpengaruh terhadap Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Dampaknya selain menyebabkan naiknya harga energi, nilai tukar dolar AS serta biaya logistik. “Ini konsekuensi menjadi bagian dari perekonomian dan supply chain global,” jelas menteri.

Kemenperin juga segera melakukan koordinasi dengan para pelaku industri.

Solusi yang dirumuskan Kemenperin diantaranya menyiapkan insentif impor bahan baku industri yang berasal dari Timur Tengah karena adanya kemungkinan terganggunya suplai bahan baku bagi industri dalam negeri, terutama industri produsen kimia hulu yang mengimpor sebagian besar naphtha dan bahan baku kimia lainnya dari kawasan tersebut. Relaksasi impor bahan baku tertentu juga dibutuhkan untuk kemudahan memperoleh bahan baku, mengingat negara lain juga berlomba mendapat supplier alternatif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya.

Selanjutnya, mempercepat langkah pendalaman, penguatan, maupun penyebaran struktur industri, yang bertujuan untuk segera meningkatkan program substitusi impor. Ini perlu didukung dengan memperketat ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mengantisipasi excess trade diversion dari negara lain ke Indonesia. Dengan kata lain, kementerian/lembaga harus lebih disiplin dalam pengadaan belanja barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri.

Selain itu juga mengusulkan peningkatan penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction) untuk transaksi bilateral yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia dan negara mitra. Misalnya, nasabah Indonesia dan nasabah mitra dapat membayar atau menerima pembayaran dalam mata uang lokal tanpa melalui mata uang dolar AS.

“Langkah ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap hard currencies, terutama USD, mengingat skala ekonomi dan volume perdagangan antar negara Asia terus meningkat, juga untuk meningkatkan stabilitas rupiah,” ujar Agus.

Kemudian memperbaiki performa sektor logistik untuk mendukung pertumbuhan sektor industri juga perlu ditempuh. Sepanjang triwulan I – 2024, terjadi peningkatan pada indeks biaya logistik dunia yang merupakan dampak dari konflik Israel-Palestina. Kenaikan biaya logistik yang semakin tinggi akan tergantung pada ekskalasi konflik yang mungkin terjadi selanjutnya.

Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-63 dunia dan ke-6 di ASEAN untuk Logistics Performance Index (LPI), jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Artinya, biaya dan waktu penanganan logistik di Indonesia jauh lebih mahal dan lama bila dibandingkan dengan negara lain di dunia maupun di kawasan ASEAN.

Rasio pinjaman produktif di Indonesia yang masih lebih rendah dibanding pinjaman konsumtif juga menunjukkan perlunya mempermudah sektor industri untuk memperoleh kredit. Bila melihat kondisi di Tiongkok, kredit lebih banyak mengalir ke produksi dibanding ke konsumsi.

Menperin berharap rasio kredit di Indonesia juga dapat bergeser dan didominasi oleh kredit produksi, sehingga sektor industri bisa semakin berkembang,” kata menteri. (bi)