Jakarta, hotfokus.com

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) siap membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi produk agar lebih berdaya saing.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Fasilitasi Sertifikasi Produk Bagi Usaha Mikro di Jakarta, Kamis (29/2). KemenKopUKM bersinergi dengan lintas sektoral untuk memastikan UMKM khususnya pelaku usaha mikro mudah mendapatkan sertifikasi produk.

“Kami sebagai pemangku kepentingan baik dari pusat maupun daerah terus melakukan berbagai kesepakatan, seperti pemenuhan target dalam memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi produk halal, nomor izin edar serta hak merek dagang bagi usaha mikro sebagai komitmen bersama,” kata Yulius.

Lebih lanjut, Yulius menekankan perlunya strategi komunikasi dalam menyosialisasikan pentingnya standardisasi dan sertifikasi bagi usaha mikro yang dapat dijadikan referensi dan acuan bersama. Sertifikasi produk sangat penting untuk memperkuat ekosistem usaha dari pelaku usaha.

“Perlu juga adanya pembagian peran masing-masing pihak yang memiliki program pembinaan dan pendampingan bagi usaha mikro dalam rangka menerbitkan NIB, sertifikasi produk halal, nomor izin edar, maupun hak merek dagangnya,” ujar Yulius.

Yulius menyatakan, saat ini pihaknya sedang mendorong percepatan sertifikasi halal pada rumah potong hewan/unggas, terkait dengan diberlakukannya mandatory sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2024.

“Kami juga ingin meningkatkan kesadaran pelaku usaha mikro terhadap pengurusan hak kekayaan intelektual dan keamanan pangan. Kedua hal ini penting untuk menunjang peredaran produk yang berkualitas di tengah masyarakat,” tutup Yulius.(DIN/SL)