Jakarta, hotfokus.com

Dewan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memutuskan membuka diskusi aksesi dengan Indonesia, menyusul penilaian para anggota berdasarkan evidence-based Framework for the Consideration of Prospective Members.

“Keputusan Anggota OECD adalah sesuatu yang bersejarah. Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan paling dinamis di dunia. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia,” kata Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann, sebagaimana dilansir Rabu (21/2/2024).

Ia menilai Indonesia merupakan pemain global yang signifikan, memberi kepemimpinan yang penting di kawasan ini dan sekitarnya.

Dijelaskan, keputusan OECD membuka diskusi aksesi juga menjadi kelanjutan untuk meningkatkan keterlibatan dan kerjasama Indonesia sebagai salah satu negara mitra utama sejak 2007 lalu. Sebagai forum yang menekankan pentingnya kolaborasi dan menyusun standar global, OECD sendiri hingga kini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya melahirkan kebijakan nasional yang progresif dan globally accepted.

OECD berharap akan dapat memberikan dukungan bagi Indonesia dalam melanjutkan upaya reformasi untuk mencapai visi menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita minimal 30.300 dolar AS pada 2045 mendatang. Di samping itu, keterlibatan Indonesia dalam proses aksesi tersebut juga akan membantu memperkuat relevansi dan dampak global OECD.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mengungkap proses aksesi tersebut diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong meningkatnya pendapatan per kapita Indonesia. Selain itu, keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD juga diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM menjadi pemain global, hingga meningkatkan kualitas SDM.

”Kami juga berharap agar aksesi OECD bisa mendukung program prioritas pemerintah, antara lain ekonomi hijau, digitalisasi, pengembangan SDM, good governance, dan mendorong Indonesia segera lepas dari middle-income trap,” jelas Airlangga.

Menko mengaku bahwa dukungan tertulis terhadap proses aksesi Indonesia sudah diperoleh dari Australia, Jepang, Jerman, dan Slovakia.

Sekjen Cormann menambahkan bahwa rancangan peta jalan aksesi untuk proses tinjauan teknis akan disiapkan bersama dengan Pemerintah Indonesia untuk dipertimbangkan Dewan OECD pada pertemuan selanjutnya. Mencakup berbagai bidang kebijakan dan berfokus pada sejumlah isu prioritas seperti perdagangan terbuka dan investasi, tata kelola publik, integritas dan upaya anti-korupsi, serta perlindungan lingkungan dan upaya mengatasi perubahan iklim, proses peninjauan teknis tersebut akan dilakukan untuk memperhatikan keselarasan regulasi nasional dengan standar OECD. (bi)