Jakarta, hotfokus.com

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkap bahwa reformasi dan evaluasi kepabeanan dan cukai harus terus berjalan, karena dunia masih dihadapkan berbagai tantangan yang tidak mudah.

Apalagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah pengelola keuangan negara yang memiliki 4 tugas khusus, yaitu trade facilitator, industrial assistance, community protector dan revenue collector. “Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi,” kata Ani, sapaan akrab Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam pidatonya pada Raker Pimpinan DJBC di Sentul, Bogor (24/1/2024).

Ia mengimbau seluruh jajaran bea dan cukai dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership dan ketahanan untuk dapat menghadapi situasi dunia yang begitu tidak pasti akibat dari tensi geopolitik yang menguat.

Pada waktu yang sama, Ani mengatakan climate change (perubahan iklim), digitalisasi dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama. Sebab saat ini perjalanan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap, menuju Indonesia maju.

Disebutkan, satu sisi jumlah populasinya naik, Indonesia ingin menjadi negara kaya, maju. Sehingga tugas ke depan jauh lebih kompleks. Community protector nya menjadi sangat complicated. “Karena selain teknologi berubah, mobilitas dunia masyarakat bergerak sangat cepat,” jelasnya.

Dengan demikian, menkeu meminta seluruh jajaran DJBC dapat senantiasa meningkatkan sinergi, kolaborasi, support, dan kepercayaan antar unit di lingkungan kementerian keuangan maupun dengan institusi lain, serta dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik.

“Saya yakin akan bisa melewati ujian-ujian yang tidak mudah. Jadi tolong manajemen leadership, resources dikelola dengan baik hubungan antar unit ke atas maupun horizontal dengan institusi lain. Itu tugas yang harus Anda lakukan,”pinta menkeu.

Terakhir, Ani mengapresiasi atas kerja keras dan dedikasi luar biasa dari jajaran DJBC, namun tetap harus waspada dalam menghadapi kontestasi politik jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur tata krama,” katanya. (bi)