Jakarta, hotfokus.com

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah memasuki tahap kampanye sejak 27 November 2023 lalu. Para pelaku UMKM terutama yang bergerak di bidang konveksi dan sablon yang memproduksi dan menjual alat peraga kampanye seperti baliho, kaos/kemeja/jaket, topi dan lain-lain sebelumnya berharap bahwa pesta demokrasi 2024 ini akan memberikan dampak positif terhadap usahanya. Kenyataannya, mereka banyak yang ‘gigit jari.’

Padahal dalam masa kampanye Pemilu periode sebelumnya terjadi peningkatan omset/penjualan alat peraga kampanye yang signifikan. Namun agak berbeda situasinya dengan masa kampanye saat ini.

“Dari catatan kami di lapangan menunjukkan bahwa masa Pemilu 2024 belum memberikan dampak signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM bidang usaha konveksi dan sablon yang memproduksi dan menjual produk atau alat peraga kampanye,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius, pada wartawan, Senin (8/1/2024).

Pihaknya mengaku telah melakukan observasi kelapangan seperti pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, diperoleh informasi bahwa penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibanding Pemilu 2024 ini. Meskipun ada permintaan namun tidak seramai dan tidak sebanyak Pemilu sebelumnya. Selain itu dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90%.

“Kemungkinan penurunan penjualan tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya Partai peserta Pemilu sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra dari Partai tersebut. Kemudian jangka waktu pemilu yang singkat 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu sebelumnya 6 bulan,” terang Yulius.

Selanjutnya, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah. Adanya tren kampanye yang dilakukan secara online. Peserta Pemilu mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/Influencer untuk kampanye.

” Para peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibanding membagikan kaos,” tuturnya.

Mencermati situasi tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM( Kemenkop UKM) berupaya untuk menjembatani agar masa kampanye tahun ini bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, diantaranya mendorong partai politik/calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.

“Seharusnya masa kampanye dan tahun politik ini bisa meningkatkan secara signifikan ekonomi pelaku UMKM. Partai Politik, Para Calon Legislatif (Caleg) dan Tim Sukses Pemilihan Presiden (Pilpres) memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye,” katanya.

Yulius menambahkan keberpihakan para peserta parpol kepada UMKM akan membantu promosi dan meningkatkan penjualan UMKM sehingga membantu keberlangsungan UMKM.

Dengan demikian dapat mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasarannya melalui ekosistem digital (seperti terhubung dalam Mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasarannya melalui ekosistem digital (seperti terhubung dalam katalog elektronik pemerintah).

“Pemerintah akan menjembatani aspirasi para pelaku UMKM di Pasar Jaya untuk pembentukan wadah pemasaran online terpadu, dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi Pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya, ” pungkas Yulius. (asl/bi)