Yogyakarta, hotfokus.com

Jelang akhir 2023, ekonomi masih dibayangi berbagai tantangan dan Ketidakpastian, termasuk fenomena cuaca El Nino yang berdampak berkepanjangan kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen serta kebakaran hutan dan lahan. Sehingga pemerintah tetap menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat tak mampu. Ini sebagai bentuk implementasi ekonomi Pancasila yang berkeadilan.

“Kenapa kita berikan, karena tadi kering terus. Sehingga kita harus antisipasi kenaikan harga. Alhamdulillah, pemerintah bisa jaga harga beras relatif stabil, minyak goreng stabil, sehingga kita bantu untuk penyangga,” jelas Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Temu Wicara Bersama Masyarakat Yogyakarta Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino di Kantor Pos Cabang Utama Yogyakarta, Minggu (24/12/2023).

Menko mengaku sengaja terjun langsung ke masyarakat guna memastikan ketepatan penyaluran dan sekaligus menyaring aspirasi masyarakat terkait kemanfaatan dan keberlanjutan program bantuan tersebut.

Menurut menko, total anggaran mencapai Rp7,52 triliun, BLT El Nino disalurkan pemerintah mulai November hingga Desember 2023 dengan besaran Rp400 ribu per 2 bulan atau Rp200 ribu/bulan. Penyaluran BLT El Nino menyasar kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Untuk Kota Yogyakarta tercatat memiliki 22.810 KPM dengan total bantuan yang disalurkan sebesar Rp9,12 miliar,” kata Airlangga.

Secara keseluruhan hingga 21 Desember 2023, BLT El Nino telah disalurkan sebesar Rp6,72 triliun atau mencapai 89,36% dan sebesar Rp795 juta bantuan sedang dalam proses penyaluran, Diharapkan pada akhir tahun 2023 seluruh bantuan tersebut dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.

Selain memberikan BLT El Nino, pemerintah juga telah memberikan sejumlah bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) hingga bantuan pangan berupa pemberian beras 10 kilogram. Upaya tersebut merupakan bentuk kehadiran Pemerintah dalam menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi kelompok rentan, serta menjadi bentuk implementasi dari penerapan ekonomi Pancasila. (bi)