Bali, Hotfokus.com

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, menilai saat ini belum ada daerah yang memiliki kemandirian ekonomi.

Ia mengatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menilai kinerja realisasi APBD Bali pada triwulan ketiga sangat baik. Sementara Bappenas menyatakan banyak hal yang perlu diperbaiki dan belum kategori baik.

Anis menegaskan kedua pernyataan ini sulit dipahami secara bersamaan. “Korelasinya agak rumit,” ucapnya.

Ia mengulas catatan BPK sebelum pandemi Covid-19 yang menyatakan satu-satunya daerah yang memiliki kemandirian ekonomi adalah Kabupaten Badung. Namun saat pandemi datang, data ini berubah dan tidak ada lagi daerah yang memiliki kemandirian ekonomi.

Pada kesempatan tersebut, Anis yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR ini menyinggung seputar Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Ia mengungkap selama ini banyak permasalahan yang sangat umum dan terjadi berulang-ulang setiap tahun. Padahal dampak TKDD sangat dirasakan langsung oleh daerah.

Proporsi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pusat hampir semua daerah sebesar 20%-80%. “Jika transfer dari pusat telat, daerah kesulitan. Hal ini menunjukkan kemandirian fiskal daerah belum tercapai,” kata Anis. (asl/bi)