Jakarta, Hotfokus.com

APBN harus dioptimalkan agar bisa menjadi ‘shock absorber’ yang mampu menahan gejolak ketidakpastian ekonomi global sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.

“APBN bisa menjadi instrumen agar bisa mengelola berbagai syok, seperti El Nino, volatilitas harga dunia, suku bunga serta nilai tukar dan melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, saat Rakor Pengendalian Inflasi 2023 di Kementerian Dalam Negeri, Senin (6/11/2023).

Ia mengaku APBN juga digunakan untuk mengendalikan inflasi melalui berbagai intervensi dari belanja negara APBN, baik yang langsung berdampak ke masyarakat maupun penanganan isu supply dari ketahanan pangan dan infrastruktur. Ini tercermin dari alokasi APBN 2023 untuk anggaran perlindungan sosial Rp476 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat, anggaran ketahanan pangan Rp 104,2 triliun untuk mengendalikan inflasi pangan, anggaran Rp391,7 triliun untuk menurunkan disparitas harga serta Rp339,6 triliun buat subsidi dan kompensasi energi dan insentif fiskal Rp76,7 miliar.

Disamping itu, pemerintah juga menyiapkan beberapa respon kebijakan untuk melindungi daya beli dan stabilisasi ekonomi. Penebalan bantuan sosial dengan memberikan tambahan bantuan beras untuk 21,3 juta KPM dengan masing-masing memperoleh 10 Kg dan bantuan langsung tunai untuk 18,8 juta KPM masing-masing menerima Rp200 ribu/ bulan untuk November-Desember 2023.

Selain itu juga untuk penguatan UMKM dan sektor perumahan. Penguatan UMKM dilakukan dengan mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Sedangkan pada sektor perumahan, melalui pemberian PPN Ditanggung Pemerintah untuk rumah dibawah Rp2 miliar sebesar 100% untuk November 2023 hingga Juni 2024, PPN DTP 50% untuk Juli hingga Desember 2024, melalui bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta bagi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah selama 14 bulan, juga dukungan untuk mengupgrade rumah sejahtera terpadu yang diperbaiki dengan anggaran Rp20 juta per rumah.

Karenanya, menteri berharap dukungan yang sama juga diberikan oleh APBD dalam menyerap syok yang ada dengan menjaga kualitas belanja di daerah. Dominasi belanja pegawai dapat disesuaikan untuk belanja barang dan jasa agar digunakan untuk memperbaiki dan menetralkan dampak syok.

“Pengelolaan belanja daerah saya harapkan akan betul-betul berorientasi pada pelayanan publik mencapai dan langsung dimanfaatkan masyarakat. Dan tentu setiap rupiah yang bapak dan ibu belanjakan akan mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. (bi)