Jakarta, Hotfokus.com

Menguatnya kurs dolar AS terhadap rupiah berdampak terhadap biaya impor bahan baku dan logistik serta naiknya suku bunga pinjaman. Tak pelak, para industri manufaktur harus menghitung ulang biaya produksi.
Bahkan sebagian industri memangkas margin keuntungan untuk menanggung beban biaya produksi.

Sedangkan pelaku industri skala lebih kecil terpaksa menyesuaikan harga akibat semakin meningkatnya harga bahan baku dan biaya produksi. “Kami memandang keputusan bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuan telah berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap inflasi di tanah air,” kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangannya seperti dikutip Senin (30/10/2023).

Ia berharap inflasi di Indonesia masih bisa terkontrol dan tidak ada berubah pada faktor lainnya yang akan mendongkrak biaya produksi di sektor industri. “Misalnya isu kenaikan harga gas industri atau kenaikan tarif listrik, sehingga biaya produksi dapat dijaga agar tetap stabil dan produk industri kita menjadi kompetitif,” jelasnya.

Pihaknya yakin bank sentral memiliki instrumen untuk menjaga stabilitas. Selain itu, perbankan juga dapat mendukung sektor industri yang selama ini menjadi penyumbang pajak serta berkontribusi ekonomi. “Sehingga kami tetap optimis bahwa manufaktur akan tetap tumbuh,” ujarnya.

Dalam kondisi seperti sekarang, Agus menyatakan langkah utama yang perlu dilakukan untuk mendukung sektor industri dalam negeri agar tetap mampu produktif dan berdaya saing dalam situasi saat ini adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Selain meningkatkan penguasaan produk dalam negeri di pasar domestik, belanja produk dalam negeri juga mampu menurunkan impor yang dapat berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah.

Kemenperin juga mendorong realisasi komitmen belanja kementerian/lembaga dan pemda maupun BUMN tahun 2023 sebesar Rp1.157,47 triliun. Saat ini, rata-rata realisasi anggaran nasional mencapai 66,78% (per 23 Oktober 2023).

Untuk mendukung hal ini, Kemenperin melakukan berbagai terobosan, misalnya digitalisasi proses sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ini untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri secara merata dan optimal di seluruh kalangan Masyarakat. “Dengan percepatan proses sertifikasi TKDN, termasuk juga bagi industri kecil dengan menerapkan self-assessment, kami ingin agar produk dalam negeri dapat makin cepat terserap dalam program pengadaan barang dan jasa,” kata Agus. (bi)