Jakarta, Hotfokus.com

Indonesia belum bisa terlepas dari ketergantungan impor komoditi bahan pokok, termasuk migas. Sehingga berpotensi menghadapi kesulitan mendapatkan komoditi impor.

“Sampai sekarang pemerintah belum berhasil mengatasi ketergantungan impor minyak bumi, beras, jagung, gula, kedelai, daging dan bahan pangan pokok lainnya,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, seperti dikutip Kamis (26/10/2023).

Karenanya saat terjadi gejolak dunia seperti perang, ia mengungkap pemerintah susah untuk mendapatkan pasokan komoditi. Selain harganya tinggi, juga harus membayar dengan kurs dolar AS yang tinggi pula. “Ini yang kita hadapi saat ini,” jelasnya.

Seperti melonjaknya harga beras saat ini. Kekeringan berkepanjangan yang menyebabkan produksi di dalam negeri menurun berbuntut naiknya harga beras sampai 27 persen. Sehingga berdampak terhadap inflasi.

Menurut Said, fenomena ini menjadi pertanda bahwa beberapa program pemerintah terkait pangan belum berjalan efektif.

Dalam kasus beras, banyak sawah kekeringan. Selama Agustus-September 2023, ia menyatakan harga yang melonjak hingga 27 persen. Akibatnya terjadi inflasi beras mencapai 5,6 persen, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. “Ini menjadi sinyal bahwa program embung dan bendungan belum bekerja baik. Demikian pula dengan program food estate juga belum mampu menjadi penyedia pasokan.

Untuk itu, Said meminta pemerintah perlu menyiapkan kebijakan fiskal yang kuat dan sistematis menghadapi hal ini. Tujuannya agar kebijakan yang dijalankan komprehensif, tidak sepotong-sepotong hingga tak menyelesaikan masalah.

Selain itu, Banggar DPR juga mendorong pemerintah mempercepat dan menambah program bansos kepada rakyat.
Sebab penyaluran bansos tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah adalah faktor penting bansos menolong hajat hidup rumah tangga miskin, baik natura maupun bantuan langsung tunai.
Namun, ia menambahkan penebalan bansosnya baru akan dilaksanakan November 2023.

Banggar DP juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan pasokan pangan rakyat hingga 6 bulan ke depan, terutama komoditas yang impor seperti minyak bumi, beras, jagung, kedelai, gula, daging, dan lainnya.

Untuk menghindari konflik kepentingan, Said mengungkap pelaksanaan impor pangan dan minyak bumi sebaiknya lewat BUMN. (bi)