Jakarta, Hotfokus.com

Kementerian ATR/BPN menggandeng PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk mempercepat proses sertifikasi tanah. Kerjasama tersebut ditandai dengan nota kesepahaman (MoU) oleh keduabelah pihak.

Kerjasama meliputi sejumlah hal, diantaranya terkait pendaftaran tanah dan penanganan masalah tanah aset PT Pelindo. Juga dukungan program di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

“Ini sesuai perintah presiden serta rekomendasi dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), agar kita segera mensertifikasi aset milik BUMN sesegera mungkin,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, saat penandatanganan MoU di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, seperti dikutip Kamis (5/10/2023).

Menteri juga meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lainnya yang bekerjasama terkait masalah aset pertanahan. Sehingga ke depan, konflik aset tanah pemerintah tidak terjadi lagi.

Pada kesempatan tersebut, menteri meminta PT Pelindo membuat skema penyelesaian aset agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, termasuk masyarakat.

Dengan begitu, menteri menegaskan proses pelaksanaan sertifikasi aset tanah tersebut sudah clean and clear. Tidak ada persoalan baru.

“Saya kira kita segera buat MoU juga ke seluruh Kantor Wilayah BPN di daerah supaya permasalahan tanah (bisa tuntas) dan aset milik BUMN ini bisa disertifikatkan,” tegasnya. Hadi meminta setelah di sertifikat jangan lupa diberi pagar atau plang agar masyarakat tahu tanah itu itu milik BUMN,” katanya.

Pelaksanaan penandatanganan MoU ini diinisiasi Kantor Staf Presiden (KSP) berkolaborasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) yang secara konsisten menjalankan fungsi pengawalan pada isu strategis, termasuk pengawalan penyelesaian aduan pertanahan.

“Kami menyambut baik sekali keterbukaan Kementerian ATR/BPN melakukan MoU. Kami dari KSP mengawal karena sebagaimana diketahui dalam banyak kesempatan, KSP memang ditugaskan untuk mengawal isu yang ada di masyarakat,” kataDeputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelindo, Arif Suhartono, mengapresiasi Kementerian ATR/BPN atas kerjasama tersebut. Setelah menandatangani MoU, Arif berharap penyelesaian permasalahan aset dapat lebih cepat.

“Pelindo berterima kasih atas dukungan Kementerian ATR/BPN selama ini. Terkait permasalahan tanah dengan warga pada aset-aset Pelindo, memang membutuhkan proses penyelesaian serta dukungan dari semua pihak,” katanya. (bi)