Jakarta, Hotfokus.com

Memasuki usia ke 64 tahun, PT Pertamina (Persero) dinilai masih belum mampu bersaing secara all out dengan oil company kelas dunia lainnya seperti Petronas, Shell dan lainnya. Hal itu karena beberapa kebijakan pemerintah seperti penentuan harga jual khususnya BBM non subsidi masih tergantung di tangan pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, saat dihubungi Hotfokus. Menurutnya kemandirian Pertamina dalam menentukan operasional dan layanannya masih banyaj kendala.

Terkait dengan harga jual BBM Non Subsidi, Tulus mengatakan bahwa memang sudah saatnya harga dilakukan evaluasi. Pasalnya beberapa indikator penentu harga jual akhir ke konsumen di sudah mengalami kenaikan. Namun karena pemerintah sudah mengetok palu bahwa hingga akhir Desember 2021 tidak akan ada kenaikan harga, akibatnya cost untuk menutupi itu semua menjadi beban Pertamina.

Idealnya, lanjut Tulus, BBM non subsidi sudah selayaknya mengalami peningkatan. Sebab harga minyak mentah dunia sudah naik. Kemudian inflasi dan nilai tukar rupiah juga mengalami fluktuasi. Oleh sebab itu diharapkan Pemerintah mengerti kondisi BUMN Migas ini yang dipenuhi tekanan sementara di sisi lain mendapatkan banyak penugasan yang begitu banyak.

“Kalau dari sisi lain, kita melihat kebijakan pemerintah kepada Pertamina itu tidak berimbang karena di satu sisi Pertamina mendapat penugasan yang sangat berat seperti BBM Satu Harga dimana biaya dari program itu dibebankan operator kepada Pertamina. Nah ini nggak dialami oleh perusahaan lain. Sementara di sisi lain kebijakan harga tidak bisa ditentukan secara mandiri oleh Pertamina,” ungkap Tulus, Rabu (8/12/2021).

Dengan beban yang begitu besar yang tidak diimbangi dengan regulasi yang sepadan, tugas berat Pertamina kedepan akan terus terjadi. Dia berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan – kebijakan yang justru membuat kerdil Pertamina di mata industri migas internasional. Khususnya terkait dengan kebijakan penentuan harga jual BBM non subsidi. Idealnya harga jual mengikuti kondisi pasar yang sedang berlangsung dengan diberikan kebebasan bagi Pertamina menetapkan harga sesuai mekanisme pasar.

“Kalau pemerintah mau fair ya penugasan itu OK sebagai kesatuan republik tapi harusnya diberikan kebebasan menentukan harga baik yang subsidi maupun non subsidi, terutama yang non subsidi. Apalagi sekarang harga BBM di Saudi Aramco udah naik, itu harusnya diberikan hak itu karena kita masih impor,” pungkas dia. (DIN/rif)