Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah mengklaim bahwa upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah tepat. Kedua aspek kebijakan itu pun telah berhasil direalisasikan dengan seimbang antara sektor kesehatan dan sektor ekonomi.

“Apa yang dilakukan Pemerintah, seluruhnya sudah berada pada jalur yang benar, atau on the right track. Kita melihat baik penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dilakukan dengan gas dan rem yang seimbang,” tutur Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam Dialog KPCPEN pada Senin (9/11/2020), di Jakarta.

Pertumbuhan perekonomian di kuartal 3 tahun 2020, lanjut Airlangga, mengalami perbaikan menjadi 3,49% atau secara kuartal ke kuartal mengalami kenaikan sebesar 5,05%. Pihaknya menyatakan bahwa rock bottom perekonomian telah terlewati.

“Pengungkitnya adalah pertanian, selalu positif, tetapi pengungkit terbesar karena kontribusi terhadap PDB nya 19,86% sektor industri,” ujar Airlangga.

Selain itu, indikasi perbaikan juga terlihat pada sejumlah indikator ekonomi seperti Purchasing Managers Index (PMI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), indeks penjualan ritel, dan surplus neraca perdagangan.

Sementara dari segi lapangan usaha, sektor yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat di tengah pandemi mampu menunjukan pertumbuhan positif. Sektor tersebut antara lain sektor jasa kesehatan, informasi dan komunikasi, pengadaan air, pertanian, tanaman pangan, serta kimia dan farmasi.

“Berbagai indikator sudah menunjukkan bahwa Indonesia sudah dalam taraf recovery, dan ini mendukung underline dari pada sektor bahwa pemulihan ini sudah berada pada track pemulihan yang benar,” kata Airlangga.

Airlangga juga optimistis terhadap hasil proyeksinya yang menyatakan bahwa kemungkinan besar anggaran PCPEN dapat diserap secara keseluruhan pada akhir tahun 2020. Komite PCPEN selalu melakukan monitoring dan evaluasi mengenai programnya.

Program-program bantuan yang menjadi prioritas Pemerintah seperti banpres produktif, subsidi upah, dan kartu prakerja hampir seluruh anggarannya dapat diserap secara maksimal.

“Tentu yang kami dorong utamanya terkait perlindungan sosial, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan sektoral/kelembagaan,” imbuhnya. (DIN)