Jakarta, Hotfokus.com

Pemerintah fokus untuk membantu pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar bisa tetap bertahan di tengah badai pandemi corona (covid – 19). Pasalnya sektor UMKM menjadi sektor yang paling terkena pukulan telak dari krisis akibat wabah tersebut. Untuk program pemulihan ekonomi rakyat ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus dan kebijakan ekonomi yang diharapkan bisa mendorong UMKM dan dunia usaha bangkit lagi.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan atau pinjaman bagi pelaku usaha khususnya bagi UMKM terdampak. Program ini memungkinkan debitor bisa mendapatkan keringanan untuk tidak membayar bunga selama enam bulan sejak disetujuinya pengajuan restrukturisasi. Dengan begitu pelaku usaha bisa lebih fokus untuk meningkatkan usahanya tanpa harus terbebani dengan kewajiban cicilan yang biasa dibayarkan sebelum covid-19.

“Perintah udah buat kebijakan relaksasi pembiayaan dan tambahan pembiayaan baru bagi UMKM dan Koperasi untuk atasi masalah keuangan, masalah cahflow mereka yang memang sejak pandemi kami pahami banyak pelaku usaha yang alami kesulitan pembiyaaan untuk bayar cicilan dan bunganya yang merupakan utang lama” ujar Teten dalam kunjungan kerjanya untuk mengecek realisasi program restrukturisasi atau pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) bagi pedagang pasar di Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (23/6).

Dijelaskannya anggaran untuk membantu pelaku UMKM menghadapi covid-19 yaitu lebih dari Rp123 triliun. Anggaran ini termasuk Rp35 triliun untuk subsidi bunga, kemudian Rp78 triliun untuk penempatan dana restrukturisasi, dan Rp1 triliun untuk pembiyaan investasi koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB – KUMKM).

Besarnya alokasi anggaran untuk membantu UMKM dan juga koperasi ini diharapkan bisa membantu cash flow pelaku usaha termasuk likuiditas koperasi yang mengalami persoalan lantaran anggotanya tidak bisa memenuhi kewajiban akibat usahanya terdampak wabah corona. Selain program restrukturisasi tersebut, Teten menegaskan bahwa pihaknya sedang mengupayakan agar pelaku UMKM bisa mendapatkan bantuan sosial (bansos). Dia berharap usulan tersebut dapat disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sehingga nantinya akan semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan bansos.

“Uang ini memang nggak cukup untuk betul – betul pulihkan keadaan apalagi proyeksi pertumbuhan ekonomi  dari lembaga multilateral yang selama ini prediksinya untuk tahun depan positif ternyata negatif, jadi kita harus benar – benar kerjasama,” sambungnya.

Khusus untuk program KUR pemerintah telah mengalokasikan budget sebesar Rp190 trilun. Dengan KUR ini pelaku UMKM bisa mendapatkan bunga yang sangat rendah yaitu sebesar 6 persen dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta. Namun sayangnya, lanjut Teten, anggaran KUR hingga saat ini masih kecil penyerapannya. Tercatat dana sisa yang belum diserap pelaku usaha sekitar 129 triliun. Belum lagi pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan lewat BLU pemerintah yang ada di berbagai kementerian sebesar Rp30 triliun.

Teten menambahkan, salah satu penyebab pelaku usaha sulit mengakses KUR karena adanya ketentuan harus menggunakan agunan padahal jumlah pinjaman hanya Rp50 juta. Sementara untuk UMKM khususnya pelaku usaha mikro banyak yang tidak memiliki agunan yang bisa dijadikan untuk memenuhi persyaratannya.

“Sebelum Covid-19, pernah dibahas dalam Rapat Kabinet dicarikan alternatif pembiayaan untuk UMKM, terutama untuk usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki aset sebagai modal investasi”, jelas Teten.

Teten berharap dengan adanya kelonggaran dan juga sudah efektifnya aktifitas usaha di sektor ekonomi, pelaku UMKM tetap bisa memenuhi standar protokoler kesehatan. Pasalnya ancaman wabah corona masih begitu tinggi sehingga sangat rentan terjadi penularan ketika pelaku UMKM tidak memperhatikan standar kesehatan.

“Jadi memang semua harus waspada dalam krisis global ini terutama kita jaga dan patuhi protokol kesehatan, kalau kita tidak bisa segera atasi covid-19 ini kegiatan ekonomi, usaha sekolah belum bisa kita aktifasi secara total sehingga kegiatan usaha pasti terganggu. Jangan anggap sepele dan jangan anggap enteng, (covid-19)” pungkasnya.

Di tempat yang sama Pimpinan Cabang Rawamangun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, Dhani Novan, menyatakan bahwa pihaknya secara aktif memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM khususnya di pasar Rawamangun. Dijelaskannya bahwa untuk saat ini BRI kantor cabang Rawamangun sudah menyalurkan pembiayaan kepada 30 debitor baru sejak Januari – Mei 2020 dengan total plafon Rp750 juta. Sementara secara total untuk wilayah supervisi Rawamangun sudah disalurkan KUR sebanyak 7.909 debitor dengan jumlah plafon Rp173,76 miliar.

“Untuk di pasar Rawamangun sendiri sekitar 60 persen dari total pedagang (500 pedagang) di sini sudah kita salurkan KUR, sisanya karena mereka ada yang juga jualan di pasar lain sehingga tidak bisa kita layani karenan nanti double. Kan mereka juga ada kantor cabang lain di sana yang sudah memberikan layanan KUR,” kata Dhani.

Terkait dengan program relaksasi akibat covid-19, pihaknya sudah melaksanakannya. Protokoler kesehatan yang dilakukan di pasar Rawamangun juga dipastikan sudah berjalan. Untuk meminimalisir potensi penyebaran virus di pasar Rawamangun diterapkan sistem ganjil – genap. Sehingga dalam seriap harinya hanya sekitar 50 persen pedagang yang aktif berjualan setiap hari.

“Keringanan untuk debitor sudah kita laksanakan. Di sini juga ada sistem ganjil genap, yang pasti kita sudah berikan bantuan untuk mempermudah pembayaran kredit selama 6 bulan,” pungkasnya. (DIN/rif)