Jakarta, situsenergy.com

Rencana kebijakan pemerintah menggratiskan tarif listrik golongan 450 VA dan diskon 50 persen untuk 900 VA secara nasional patut dengan segala plus minusnya patut diapresiasi. Namun dari kacata Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), kebijakan ini dinilai tidak tepat sasaran.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI mengatakan jika pertimbangannya soal dampak ekonomi Covid-19 seharusnya yang diprioritaskan adalah kelompok konsumen yang tinggal di perkotaan. Sebab faktanya merekalah yang terdampak langsung, karena tidak bisa bekerja, atau aktivitas ekonominya berhenti (UMKM), karena mayoritas bekerja dari rumah.

“Oleh karena itu, sejatinya yang sangat membutuhkan kompensasi dan dispensasi adalah kelompok konsumen perkotaan, dan seharusnya tidak hanya kelompok 900 VA saja. Tetapi juga kelompok konsumen 1300 VA, yang juga secara ekonomi sangat terdampak,” kata Tulus dalam keterangannya, Rabu (1/4).

Dijelaskannya masyarakat yang tinggal diperkotaan sedang ditimpa kesialan ganda. Selain akibat wabah corona sehingga mereka tidak bisa beraktifitas atau kerja banyak masyarakat perkotaan yang di PHK atau bahkan dipotong gajinya karena perusahaannya bangkrut.

“Dan faktanya, masyarakat perdesaan masih bisa bekerja seperti biasa, karena tidak terdampak secara langsung atas wabah Covid-19. Apalagi jika tidak termasuk zona merah,” ulasnya.

Sebaliknya, yang tinggal diperkotaan, aktivitas ekonominya nyaris lumpuh, dikarenakan stop bekerja. Jadi penggratisan listrik yang berlaku secara nasional kurang tepat sasaran. Dan kelompok 1300 VA dilanggar haknya. Idealnya kelompok 450 VA tidak gratis total, cukup diskon 50 persen saja, sehingga sisanya 50 persen lagi bisa untuk mengcover atau mendiskon golongan 1300 VA, khususnya yang tinggal diperkotaan.

“Oleh karena itu, YLKI meminta pemerintah untuk merevisi kebijakan tersebut, dengan memberikan diskon pengguna listrik 1300 VA yang tinggal diperkotaan, yang terdampak langsung oleh wabah Covid-19,” pungkasnya. (DIN/rif)