Jakarta, Hotfokus.com

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengungkapkan, penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) 2019  berbeda pelaksanaannya dengan Pilpres sebelumnya, termasuk perbedaan pada masa kampanye yang sangat lama, sehingga situasi ini mendorong adanya ruang untuk melakukan sosialisasi yang seringkali lepas kontrol. “Akibatnya tanpa disadari memicu timbulnya konflik, padahal sejatinya pemilu ini pesta Demokrasi,” kata Bambang pada acara Silaturahmi Nasional Anak Bangsa bertema “Pemilu Mempersatukan Bangsa” di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).

Memurut dia, demokrasi bukan untuk ajang gagah-gagahan, melainkan mempersatukan dan memperkuat tali persaudaraan kontestasi Pemilu Serentak 2019 (pileg dan pilpres). “Ini harus jadi momentum pemersatu bangsa, bukan seperti percintaan, sehingga nggak perlu bawa perasaan sampai tersinggung dan ‘baper’. Mari kita tunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia sukses menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak yang merupakan pertama kali di dunia,” ucap Bambang Soesatyo mengakhiri sambutannya.

Sementara di tempat yang sama Ketua Forum Silahturahmi Anak Bangsa (FSAB),  Suryo Susilo lebih menyoroti keberadaan media sosial (medsos) yang saat ini cenderung menjadi akses sejumlah kalangan di tahun politik (Pemilu 2019) untuk menebar narasi politik yang bertujuan menarik simpati publik agar ikut bergabung mendukung kandidat tertentu dengan berbagai cara, termasuk dengan menyerang dan menghujat lawan politik.

“Bukan mustahil, aksi saling hujat antar-pendukung akan semakin meningkat, dan dikhawatirkan dapat berkembang menjadi konflik. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mendinginkan suhu politik yang semakin memanas dan mengingatkan serta meneguhkan kembali deklarasi kampanye damai kepada para Peserta Pemilu,” katanya.

Menurut Suryo, apabila terjadi perselisihan antara Peserta Pemilu 2019, sebaiknya segera diselesaikan dan diupayakan untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah sebelum membawa ke ranah hukum.

“Di masa kampanye terbuka yang masih 20 hari lagi, KPU atau Bawaslu dapat memfasilitasi pertemuan berkala antara TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin (01) dengan BPN Prabowo Sandi (02), untuk membahas masalah aktual yang terjadi di lapangan untuk diselesaikan secara musyawarah, tidak perlu menunggu selesai Pemilu dan menyelesaikan perselisihan di Pengadilan,” tukasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, Pemilu adalah pesta demokrasi bukan perang demokrasi, karenanya seperti halnya pesta, pemilu seharusnya menyenangkan seperti pesta, bukan menakutkan. Kalau perlu, pada saat hari pencoblosan, yang merupakan hari libur nasional, di setiap TPS dengan dikoordinir RT/RW dibuat suasana dan jamuan seperti layaknya pesta rakyat. Jadi walau berbeda pilihan, tidak perlu menjadikan masyarakat terbelah dan silaturahmi warga terputus,” kata Susilo.

Acara itu sendiri dihadiri oleh sekitar 70 orang, antara lain Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, Wantimpres, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, perwakilan Team Kampanye Nasional Jokowi Ma’ruf Amin, perwakilan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, perwakilan Polri dan TNI, perwakilan partai politik, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan serta sejumlah tokoh pelaku sejarah diantaranya Sayidiman Suryohadiprodjo dan Hary Tjan Silalahi.

Silaturahmi Nasional Anak Bangsa ditutup dengan penandatanganan Pernyataan Bersama “Pemilu Mempersatukan Bangsa” oleh Ketua DPR RI dan Ketua FSAB, yang diikuti penandatanganan oleh Dirjen Polpum Kemendagri, KPU, Bawaslu, TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin, BPN Prabowo-Sandi dan para peserta Silaturahmi.(Ral)