JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku telah menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pertemuan Mendagri minta agar komisi antirasuah itu kalau bisa mempercepat proses hukum terhadap para calon kepala daerah yang terkena kasus.

“Karena masih ada waktu dua bulan sebelum pelantikan, tapi ini hanya saran saja untuk KPK, bukan untuk mengintervensi,” kata Mendagri di Komplek Parlemen Senayan, sesaat sebelum menghadiri rapat konsultasi dengan DPR dan penyelenggara Pemilu, Kamis (5/7/18).

Saat itu para wartawan ‘menodong’ Tjahjo dengan pertanyaan tentang calon kepala daerah yang berstatus tersangka namun menang dalam Pilkada.

Tjahjo mengatakan, pihaknya tetap berpegang pada aturan. Selama belum ada keputusan hukum tetap maka calon kepala daerah pemenang Pilkada tetap dilantik.

“Saya sudah ketemu dengan Wakil Ketua KPK, ini kan masih ada waktu dua bulan ya, memungkinkan enggak ini proses hukumnya dipercepat, ini bukan intervensi pemerintah, karena asas praduga tidak bersalah harus dikedepankan, harapan saya jangan sampai nanti karena UU saya harus mengeluarkan surat keputusan dan melantik bupati itu mohon maaf mungkin di LP, kan enggak enak, masih ada waktu 2-3 bulan kalau memang bisa,” tuturnya.

Jika kelak ada keputusan hukum yang bersifat tetap maka wakil kepala daerah menggantikan. (kn)