Jakarta, hotfokus.com

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), menyayangkan adanya pasangan calon dalam Pilkada serentak di Kalbar yang tidak hadir pada kegiatan pembekalan antikorupsi dan deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (08/5).

“Saya sangat prihatin adanya beberapa calon Kepala Daerah se-Kalbar yang tidak hadir, padahal acara ini sangat penting, apalagi tema yang disampaikan KPK itu anti korupsi,” ucap Ketua Umum DPP LAKI, Burhanuddin Abdullah kepada awak media, usai kegiatan pembekalan antikorupsi KPK di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Selasa.

Menurut Burhan, harusnya calon Kepala Daerah bisa memberikan contoh kepada masyarakat, dimana sebagai calon pemimpin hendaknya hadir di acara yang cukup penting ini.

Bukan cuma persoalan pembekalan, kegiatan KPK ini menitik beratkan komitmen para calon untuk siap memberantas dan tidak melakukan praktik korupsi, dan juga membahas hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan daerah dan masyarakat.

“Harusnya, calon Kepala Daerah memberikan contoh, bagaimana Kita ingin memberantas korupsi. Karena itu diharapkan harus hadir, ternyata hari ini tidak hadir,” ucapnya.

Ia menegaskan, setiap calon Kepala Daerah wajib berkomitmen untuk antikorupsi. “Salah satunya, kalau diundang saja tidak hadir, kita ragu komitmennya untuk memberantas korupsi di Kalbar. Padahal jika hadir, Kepala Daerah dapat memberikan contoh kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada rakyat, bahwa saya adalah pemimpin yang tsiap memhhufYbberantas korupsi. Sehingga tepat kiranya kalau calon Kepala Daerah diundang oleh KPK,” pungkasnya.

Berdasarkan pantauan, calon Kepala Daerah yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya adalah calon Gubernur Kalbar nomor urut 3 Sutarmidji, calon Wali Kota Pontianak nomor urut 2 Edi Kamtono, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak nomor urut 3 Satarudin-Alpian Aminardi dan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Muda Mahendrawan-Sujiwo.

Khusus calon Kepala Daerah Pontianak, yang hadir untuk mengikuti pembekalan antikorupsi hanya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak nomor urut 1, Harry Adryanto-Yandi, sedangkan calon Wakil Wali Kota Pontianak nomor urut 2, Bahasan hadir setelah pembekalan usai dilaksanakan.(ral)