Mengapa Paksakan Membuat Pabrik LNG?
Pertimbangkan Konsep Hulu dan Hilie Dalam Pengembangan Gas Masela.‎
—————————————————————————————-
‎
‎Menindaklanjuti Keputusan Presiden tentang Blok Masela‎
Oleh: Salis Aprilian
‎
‎Hari Rabu (23 Maret) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerja ke Entikong Kalimantan Barat, memberikan keterangan pers di Bandara Internasional Supadio, Kalbar, mengumumkan bahwa proyek Blok Masela diputuskan dibangun di darat dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan saran yang diberikan.

Lalu bagaimana menindaklanjuti keputusan ini?

Pertama, tentunya harus ada revisi POD (Plan Of Development) Lapangan Abadi, Blok Masela, yg semula diusulkan dg skema Floating LNG. Revisi ini tidak mudah karena SOW (scope of work) nya sama sekali berbeda. Inpex-Shell yg sekarang ini sebagai operator blok tsb harus menginvestasikan waktu, tenaga, dan dana untuk memperbaiki PODnya. Mungkin ini butuh waktu 6-12 bulan bahkan bisa lebih karena menyangkut rencana pemasangan pipa bawah laut dari lapangan Abadi ke darat, termasuk harus melakuka bathimetry survey dan mendesain foot-print pabrik LNG di darat yg disesuaikan dg topografi dan rencana tata ruang dan peruntukan pulau tsb (masuk dlm studi AMDAL) yg juga perlu waktu.

Kedua, setelah POD selesai, diusulkan lagi ke SKKMigas, untuk direview dan diajukan ke MESDM untuk disetujui. Setelah disetujui pemerintah, secara paralel operator harus melakukan pematangan komersial ke LNG buyers untuk menandatangani GSA (gas sales agreement), dan melakukan kegiatan hulu (membor dan menyelesaikan sumur, serta membangun fasilitas produksi/FPSO) di laut, melakukan pembebasan tanah, mengurus perijinan dan membuat FEED (Front-End Engineering Design), barulah nanti keluar FID (final investment decision) dari perusahaan/operator tsb.

Ketiga, fase pengerjaan proyek. Termasuk di dalamnya membuka tender EPC (engineering, procurement, construction), persetujuan pemenang oleh SKKmigas, mobilisasi pekerja dan equipment, untuk memulai pembangunan hingga commisioning dan star-up.

Keempat, dimulainya produksi dg mengapalkan LNG.

Itulah kira2 tahapan proyek jika pengembangan blok Masela mengikuti konsep OLNG (Onshore LNG) atau LNG darat. Tentunya setiap tahap akan memiliki tantangan dan kerumitan sendiri. Jika semua berjalan normal dan lancar, diperkirakan selesai dalam 7-9 tahun, sehingga jika semua pekerjaan dilakukan tahun ini, baru tahun 2023-2025 blok Masela dapat memproduksi LNG.

Lalu, LNG tsb kira2 mau dijual kemana?

Dari hasil kajian McKinsey (2014), Indonesia akan membutuhkan LNG untuk mengimbangi kekurangan supply gas karena kebutuhan (demand) gas di tanah air yg terus meningkat.
Diperkirakan th 2019 kita defisit gas hingga 3 mtpa (juta ton per annum) LNG atau sekitar 700 mmscfd.

Nah, tentunya jika benar perkiraan LNG Blok Masela diproduksikan th 2025, maka tentunya sebagian besar akan diperuntukan menutup kebutuhan gas domestik. Hanya sebagian kecil mungkin masih bisa diekspor. Lagi-lagi pertanyaannya adalah: siapa yg mau beli? jika investasinya dan ongkos operasinya saja sudah tinggi?
‎
Dalam kajian lain, pada saat itu (2025) dunia sedang dilanda banjir LNG dari Australia, Qatar, Angola, Mozambique, Yaman dll dg harga yg sangat konpetitif. Kalau benar demikian, maka LNG Masela akan terseok bersaing di international.

“Konsep Hulu-Hilir”

Berdasarkan situasi demikian, tidak salah kalo kita bertanya megapa kita masih memaksakan membuat pabrik LNG?

Alih-alih berdebat antara FLNG dan OLNG, kenapa kita tidak menyodorkan konsep Hulu dan Hilir dalam pemgembangan gas Masela?

Kita bisa meminta Inpex-Shell hanya berkewajiban mengeksploitasi gas dari dasar laut ke permukaan laut dg menjual gas di “well-head” (setelah dimurnikan di FPSO – floating production storage & offloading). Lalu meminta siapapun yg butuh gas, beli di sana. Inilah yg disebut berjualan gas dg harga FOB (free on-board). Kita bisa minta BUMN (Pertamina, PLN, PGN, PUSRI, Antam Krakatausteel, dll) atau pihak swasta (freeport smelters, petrokimia, dll) membeli gas tsb, yg diambil dg kapal2 CNG yg disewa dari BUMN (Pertamina, PAL, dll) atau swasta.

Dengan demikian, tumbuhlah industri2 strategis nasional yg bergandengan dg industri maritim untuk memperkokoh kedaulatan NKRI.

Kapal2 kecil CNG dapat menyuplai gas sampai ke pelosok pulau2 dimanapun, baik untuk bahan bakar/baku pembangkit listrik, petrokimia (termasuk pupuk), pabrik keramik, smelters, dll.

Lalu, bagaimana jika investor (Inpex-Shell) atau perusahaan lain masih ingin menjual gas tsb ke pasar dunia?
Bukankah mengapalkan CNG dalam jarak jauh (> 3000 km) tidak ekonomis?

Jika demikian yg diinginkan, maka CNG dapat dikirim ke PT Badak NGL di Bontang, Kalimantan Timur, untuk dijadikan LNG. Dari sana kemudian LNG dikapalkan ke pembeli yg dituju.

PT Badak NGL tahun ini dan tahun2 kedepan akan terus kekurangan pasok gas. Dengan hanya mengoperasikan 3 train dari 8 train yang ada, PT Badak akan memiliki 5 iddle trains yg dapat menyerap dan memproduksi LNG hingga 12 juta ton per tahun (mtpa).

Kalaupun semua gas Masela yg hanya 7.5 mtpa akan dijadikan LNG, maka sudah lebih dari cukup untuk diproses di Bontang. Tidak perlu membangun pabrik baru LNG.

Kalau begitu, konsep ini tidak akan memberi muliplier effect bagi masyarakat Maluku dan sekitarnya. Kata siapa?

Dengan nilai investasi yg jauh lebih kecil (hanya sekitar 9 milyar$ dg konsep CNG dibanding 14-18 milyar$ pada konsep LNG, berarti ada selisih sekitar 5 milyar$), dan penyelesaian proyek yg jauh lebih cepat (3 tahun dibanding 7-9 tahun), maka banyak hal yg kita bisa perbuat.

Kita dapat membangun infrastruktur, seperti jalan&jembatan, airport, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, universitas, pabrik pupuk, petrokimia berbasis gas, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan/pendidikan gratis, penaikan gaji PNS, penaikan UMR, dll untuk daerah Maluku dan sekitarnya tidaklah sulit. Bukan hanya Maluku tapi dapat didistribusikan ke semua pulau yg membutuhkan gas (NTB, NTT, dll).
‎
Jadi, kesimpulannya, keputusan Presiden yg menolak pembangunan LNG di laut sudah sangat tepat. Tapi untuk membangun LNG di darat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk apa kita membangun pabrik LNG, jika kita masih punya aset negara di PT Badak yg bisa dimanfaatkan? Apalagi, jika gas tsb sebagian besar untuk domestik, maka dg menjadikannya LNG akan memboroskan 2 kali biaya (membuat LNG dan Regasifikasi). Jadi konsep CNG sangat preferable.

2. Jika kita ingin mengembangkan proyek gas Masela lebih cepat dan ekonomis, pisahkan antara proyek Hulu dan Hilir. Beban negara (pemerintah) akan lebih kecil dg skema cost recovery yg lebih efisien. Skema ini sekaligus akan mendorong industri hilir maju lebih cepat (sharing risk dan investasi). Inpex-Shell dapat menjual gasnya di”well-head”, lalu para pembeli mengambilnya dg harga FOB melalui kapal CNG.

3. Jika ada pembeli interasional yg berminat, atau penjual domestik yg ingin mengekspor gas tsb, gunakan fasilitas PT Badak yg iddle (5 kilang/train!!)  untuk membuat LNG kemudian dikapalkan ke negara tujuan.

Demikian, sekedar masukan untuk menindaklanjuti pengumuman Presiden yg telah memutuskan pembangunan LNG di darat (onshore LNG) dalam mengembangkan lapangan gas Abadi di Blok Masela.

Semoga ada manfaatnya!
(sa, medan-jkt, 240316)‎

Sumber Photo : https://i.ytimg.com/vi/FDk1FG1C2t0/maxresdefault.jpg