Jakarta, hotfokus.com IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) anak usaha Pelindo Terminal Petikemas menggandeng Kejari Jakarta Utara untuk memperkuat penegakan hukum, terkait bantuan masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan dilakukan Guna Mulyana, Direktur Utama IPC TPK, Guna Mulyana dan Kajari Jakarta Utara, Dr Syahrul Juaksha Subuki, SH MH, disaksikan jajaran Kejari dan anak perusahaan
READ MOREJakarta, hotfokus.com Aksi pencurian kembali terjadi di layanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengungkap kasus pencurian bantal kepala oleh seorang penumpang yang akhirnya berhasil diidentifikasi berkat rekaman CCTV yang tersebar di area layanan Whoosh. Siapa yang Terlibat dan Bagaimana Kejadiannya? Pelaku diketahui melepas dua bantal dari kursi penumpang nomor
READ MOREJakarta, hotfokus.com Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung penegakan hukum terhadap kasus beredarnya gula rafinasi ilegal yang beredar di masyarakat. Karena berpotensi merusak ekosistem pasar dan merugikan berbagai pihak seperti petani tebu, pelaku industri gula hingga konsumen. “Penggunaan gula rafinasi hanya diperuntukkan buat industri,” kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, dalam keterangannya Kamis (17/7/2025), menanggapi
READ MOREJakarta, hotfokus.com Pemerintah terus memacu program sertifikasi tanah guna memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Teranyar, sebanyak 160 sertifikat tanah resmi diserahkan kepada pemerintah daerah dan warga di Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam upaya memperkuat hak kepemilikan lahan serta mendongkrak perekonomian setempat. “Kami di Kementerian ATR/BPN berkomitmen memberikan layanan pertanahan yang cepat, transparan, dan berpihak kepada rakyat
READ MOREBekasi, hotfokus.com Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI) stop aktivitas PT Putri Samawa Mandiri. Perusahaan penempatan pekerja migran berlokasi di Bekasi ini dinilai melakukan pelanggaran serius terhadap hak 325 calon maupun pekerja migran dengan tuntutan mencapai Rp6,3 miliar. “Sebenarnya kasus ini sudah dilaporkan badan waktu itu sekitar 2024 ke Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian beberapa
READ MORE