Belem, hotfokus.com

PT PLN (Persero) kembali menegaskan posisinya sebagai motor transisi energi Indonesia dalam gelaran COP30 di Belém, Brazil. Dalam sesi CEO Talk bertema Corporate Climate Leadership, Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, memaparkan bahwa arah kebijakan kelistrikan nasional kini semakin hijau.

Evy menyebut RUPTL 2025–2034 mengalami lompatan besar dibanding edisi sebelumnya. Jika sebelumnya hanya merencanakan 21 GW energi hijau, kini PLN menargetkan 52,9 GW kapasitas energi terbarukan lengkap dengan dukungan storage untuk dekade mendatang.

Tidak berhenti di pembangunan pembangkit EBT, PLN juga menggenjot penurunan emisi dari pembangkit yang sudah beroperasi. Perusahaan aktif mengikuti skema perdagangan emisi nasional sebagai langkah strategis menuju dekarbonisasi bertahap. PLN bahkan menyiapkan alternatif pendanaan berbasis karbon untuk mendorong investasi energi rendah emisi dan inovasi teknologi.

PLN turut memperkuat pengembangan Smart Grid agar integrasi energi hijau, termasuk variable renewable energy, bisa berjalan lebih stabil. Teknologi ini menjadi pondasi dari strategi Complementing Renewable Expansion, yaitu membangun energi terbarukan sambil memastikan kesiapan jaringan, penyimpanan energi, hingga pembangkit fleksibel berbasis gas maupun hidro.

Strategi tersebut membuka peluang ekspansi energi hijau lebih cepat tanpa mengorbankan keandalan sistem dan keterjangkauan listrik. Dalam jangka panjang, PLN menargetkan kapasitas energi hijau dapat menembus kenaikan lebih dari 75% pada 10 tahun ke depan.

Evy juga menyoroti potensi ekonomi hijau yang bisa diciptakan. Menurut dia, pengembangan energi terbarukan PLN berpeluang menghasilkan hingga 250 juta ton sertifikat pengurangan emisi—sebuah nilai strategis untuk mendorong investasi berkelanjutan.

PLN terus membangun kerja sama lintas lembaga, menggandeng mitra global, hingga memanfaatkan pasar karbon berintegritas tinggi. Semua langkah ini dirancang untuk memastikan transisi energi berjalan inklusif, berkeadilan, dan berdampak langsung bagi masyarakat serta perekonomian nasional. (*)