Jakarta, hotfokus.com

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) meminta pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan ini muncul setelah ribuan kasus keracunan makanan menimpa siswa dan guru di berbagai daerah.

Founder dan CEO CISDI, Diah Saminarsih, menegaskan lebih dari 5.000 kasus keracunan yang tercatat hanyalah bagian kecil dari persoalan besar. Ia menyebut fenomena ini seperti puncak gunung es karena pemerintah belum memiliki dasbor pelaporan yang transparan dan dapat diakses publik.

Menurut Diah, pangkal masalah program MBG terletak pada ambisi pemerintah untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Target besar itu membuat pelaksanaan program terkesan terburu-buru, sehingga tata kelola penyediaan makanan hingga distribusinya tidak berjalan optimal.

Sejak resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 hingga 19 September 2025, CISDI mencatat sedikitnya 5.626 kasus keracunan makanan di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi. Data tersebut diperoleh dari pemantauan media serta pernyataan resmi perwakilan Dinas Kesehatan di sejumlah daerah.

CISDI menilai, kondisi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi total pelaksanaan program MBG. Tanpa perbaikan menyeluruh, risiko kesehatan masyarakat terutama di lingkungan sekolah akan terus meningkat. (SA/GIT)