Kota Batu, Hotfokus.com

Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Deputi Bidang Kewirausahaan memfasilitasi 100 pengusaha UMKM terpilih di Kota Batu Jawa Timur, untuk mendapatkan akses pembiayaan inklusif. Fasilitasi ini dilakukan sebagai upaya menuju target rasio kewirausahaan 3,1 persen pada 2025.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizah mengatakan fasilitasi pembiayaan ini menjadi bagian dari program Entrepreneur Hub Finance Batu 2025. Forum ini bukan sekadar ruang temu, tetapi juga menjadi motor penggerak penguatan kapasitas wirausaha agar siap tumbuh (scalable), kredibel, dan layak dibiayai (bankable).

“Inilah wujud nyata misi inklusi keuangan sekaligus upaya kita bersama menuju target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,1 persen pada 2025, 3,6 persen pada 2029, dan 8 persen pada 2045, sebagaimana amanat RPJMN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029,” kata Siti Azizah dalam keterangannya, Jumat (18/7/2025).

Siti Azizah berharap fasilitas pembiayaan tidak hanya dinikmati oleh mereka yang besar dan mapan, tetapi juga merata untuk usaha mikro, pemula, generasi muda, hingga usaha berbasis komunitas.

Untuk itu, Kementerian UMKM berkolaborasi dengan berbagai pihak mempertemukan pengusaha UMKM dengan ekosistem pendukung pembiayaan, mulai dari perbankan termasuk Bank Jatim, BSI, BRI, lembaga non-bank seperti Pusat Investasi Pemerintah (PIP), hingga kolaborator pendukung usaha seperti PLUT KUMKM Batu, Grab Indonesia, Mebiso, Qasir.id, Rayspeed Logistik, dan Komunitas Tangan Di Atas (TDA).

”Selain mempertemukan dengan ekosistem pendukung pembiayaan, kami juga mendorong transformasi UMKM secara berkelanjutan dengan memberikan pelatihan digitalisasi UMKM, pengembangan identitas merek yang kuat hingga peningkatan bisnis yang berkelanjutan dan resilien terhadap dinamika pasar global,” kata Siti Azizah.

Dengan upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM Kota Batu sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat.

“Keuangan inklusif bukan sekadar charity, melainkan pemberdayaan. Mari kita pastikan wirausaha naik kelas, profesional, dan mampu bertransformasi dari informal menjadi formal, dari bertahan menjadi bertumbuh,” katanya. (R13/DIN/GIT)