ads_hari_koperasi_indonesia_74

Konflik Rusia – Ukraina, Airlangga: Ini Penyebab Harga Pangan dan Energi Naik

Konflik Rusia – Ukraina, Airlangga: Ini Penyebab Harga Pangan dan Energi Naik

Jakarta, Hotfokus.com

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa harga-harga komoditas baik pangan maupun energi sudah merangkak naik karena konflik Rusia dan Ukraina.

“Tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal, jadi pemerintah memberikan subsidi langsung yang kemarin terkait dengan kartu sembako 18,8 juta (penerima) ditambah PKH (Program Keluarga Harapan) tambahan 2 juta yang juga ditambahkan untuk bantuan minyak goreng yang besarnya Rp 300 ribu untuk 3 bulan atau Rp 100 ribu per bulan,” kata Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati usai keduanya menghadiri Sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia yang dipimpin Presiden Jokowi, Selasa (05/4/2022).

Menurutnya, Pemerintah juga masih akan membuat program baru yaitu subsidi upah untuk masyarakat dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta sebesar Rp1 juta per penerima dengan target 8,8 juta orang pekerja dan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun.

“Kemudian Bapak Presiden juga meminta perhatian kenaikan harga pupuk karena pupuk juga naik, dan dilihat dari penggunaan dalam negeri, ada yang subsidi dan non-subsidi nah tentu akan ada pembatasan terkait komoditas, prioritasnya padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat dan kakao,” tukasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menginstruksikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mengamankan ketahanan pangan dan energi di tengah meningkatnya harga komoditas global.

“Semua negara di dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Oleh karena itu ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi hal yang perlu ditingkatkan,” kata Sri Mulyani.

“Dari Kementerian Keuangan akan menyiapkan dari sisi APBN-nya, karena kenaikan yang luar biasa dari harga-harga komoditas dari satu sisi akan menambah APBN karena penerimaan negara akan naik entah itu dari minyak, gas, batu bara, nikel, CPO, namun di sisi lain masyarakat juga akan merasakan rambatan dari inflasi global,” lanjutnya.

Sri Mulyani menyebut pemerintah akan merumuskan langkah-langkah bagaimana tambahan penerimaan negara tersebut bisa dialokasikan secara tepat.

“Tadi Bapak Presiden sudah menginstruksikan untuk kita melihat detail harga-harga pangan dan harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil. Jadi di satu sisi kita bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi tapi juga menjaga APBN, ini tiga hal sangat penting yang terus dilakukan,” kata Sri Mulyani menambahkan.

Ia menyebut pemerintah masih punya alokasi Rp 455 triliun untuk program pemulihan ekonomi yang akan difokuskan ke program padat karya atau program-program yang akan menciptakan lapangan kerja terutama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan kementerian lain.

“Juga disampaikan untuk mulai ditingkatkan koordinasi di bidang ketahanan pangan seperti pembukaan lahan, irigasi, ketersediaan pupuk, juga bibit untuk barang-barang yang sebetulnya bisa tumbuh di Indonesia,” ucapnya.

“Misalnya untuk komoditas pangan seperti padi, jagung dan kedelai yang dapat panen tidak lebih dari 3 bulan maka harus ada kebijakan yang dapat dibuat dengan cepat oleh kementerian terkait bekerja sama dengan kementerian daerah,” pungkasnya.(RAL)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *