ads_hari_koperasi_indonesia_74

Soal Isu Gas Mozambik, Ferdinand Hutahean : Jangan Sampai Stigma Negatif Mendahului Kebenaran !

Soal Isu Gas Mozambik, Ferdinand Hutahean : Jangan Sampai Stigma Negatif Mendahului Kebenaran !

Jakarta, Hotfokus.com

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahean menanggapi soal isu negarif mengenai kontrak impor gas alam cair (liquified natural gas/LNG) asal Republik Mozambik yang diteken pada 2019 lalu. Kontrak ini sebelumnya disebut ‘janggal’ oleh Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut Ferdinand, isu mengenai impor gas Mozambik sebenarnya bukan isu baru. Perencanaannya sendiri telah dilakukan dan dibahas sejak 2013 lalu, berdasarkan data neraca gas dan kebutuhan nasional ketika itu. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, kemudian pada 2018 Pertamina melakukan revisi terhadap kontrak tersebut, menyesuaikan terhadap kebutuhan gas nasional ketika itu.

“Ya mungkin saja ada yang tidak beres, tapi harus dijelaskan tidak beres-nya dimana, dan tidak beres-nya apa. Tidak boleh menyampaikan begitu saja, ada yang tidak beres tapi tidak beres-nya apa dan oleh siapa. Kemudian yang tidak beres ini apakah perbuatan melanggar hukum atau tidak, kan harus dijelaskan juga agar tidak menjadi fitnah,” ujar Ferdinand kepada Hotfokus.com, Selasa (9/2/2021).

Ferdinand mendukung langkah yang dilakukan Ahok untuk membenahi pola bisnis Pertamina dan membenahi ketidaksesuaian yang ada melalui audit. Namun demikian, hal itu menurutnya harus dilakukan secara baik dan elegan, serta sesuai dengan kaidah yang berlaku.

“Jangan sampai stigma negatif mendahului kebenaran yang ada” tegasnya.

Ia sendiri mengaku mendukung langkah Ahok yang ingin melakukan pembenahan di tubuh Pertamina, hanya saja jangan sampai hal itu malah menjadi bumerang bagi dirinya ketika niat baik itu tidak disertai dengan cara-cara yang elegan.

“Ayo kita benahi apa yang harus kita benahi. Kita benahi jika ada yang perlu dibenahi, kita perbaiki apa yang perlu diperbaiki, kita evaluaasi apa yang perlu kita evaluasi, tetapi jangan sampai stigma nya mendahului kebenaran,” pungkasnya.

Terpisah, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, pada saat Rapat Dengar Pendaoat (RDP) dengan Kpmisi VII hari ini menjelaskan kronologis terjadinya kontrak gas LNG Mozambik. Menurutnya, kontrak ini mulai dinegosiasikan oleh Pertamina dan Anadarko Petroleum Corporation pada 2013 lalu. Negosiasi ini membahas mengenai potensi suplai LNG dari Mozambik.

Kemudian, kedua perusahaan menandatangani Head of Agreement (HoA) pada 8 Agustus 2014. Jumlah volume pembelian ditetapkan sebanyak 1 MTPA selama 20 tahun.

Lalu, keduanya melakukan renegosiasi pada 2017 dengan adendum perjanjian jual beli (SPA) karena perubahan kondisi pasar. Rencananya, Pertamina akan membeli LNG dari Mozambique LNG1 Company Pte Ltd yang merupakan entitas penjual gas produksi anak usaha Anadarko, Mozambique Area 1.

SPA terkait kerja sama tersebut selesai pada 2018 dan ditandatangani kedua perusahaan pada 2019.

“Secara garis besar kontrak 1 juta ton per tahun itu setara 17 kargo selama 20 tahun. Ini mulai dikirim 2025,” ucap Nicke hari ini, Selasa (9/2/2021).

Ia menjelaskan kontrak jangka panjang ini menggunakan perhitungan neraca gas 2018. Namun, Pertamina berencana mengkaji ulang negosiasi kontrak impor LNG dari Mozambik tersebut karena neraca gas saat ini berbeda dengan 2018 lalu.

“Dasar perencanaan Pertamina mengacu ke neraca gas nasional karena dilihat ada kekurangan pada 2025 maka dilakukan aksi korporasi,” kata Nicke.

Ia juga membantah ada gugatan dari Mozambik terkait kontrak impor LNG tersebut. Menurutnya, kontrak itu belum berjalan, sehingga masih bisa dikaji ulang.

“Gugatan tidak ada karena efektif 2025. Hari ini kami kaji suplai dan permintaan gas keseluruhan karena prinsip hati-hati. Perencanaan suplai gas neracanya kan berbeda pasca covid-19,” pungkasnya. (SNU/RIF)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *