Jakarta, Hotfokus.com

Demi mendorong daya beli masyarakat dan membangkitkan usaha pelaku UMKM, Pemerintah akan memperpanjang program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro. Dengan perpanjangan program ini secara otomatis penerima manfaat juga akan semakin luas cakupannya.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof. Rully Indrawan, mengatakan bahwa rencana ini dicetuskan setelah pada tanggal 6 Oktober 2020 program Banpres ini sukses digulirkan 100 persen kepada 9,1 juta penerima manfaat. Rencananya penambahan penyaluran bantuan ini akan ditingkatkan sebanyak 3 juta penerima manfaat sehingga nantinya total UMKM yang mendapatkan suntikan modal usaha ini menjadi 12 jutaan unit. Adapun anggaran yang disediakan rencananya sekitar Rp6 triliunan.

“Yang sudah tersalurkan 100 persen Banpres itu yang untuk 9,1 juta tapi dua hari lalu kami membuat edaran akan ada tambahan 3 juta lagi penerima manfaat. Rencananya kita akan salurkan sampai bulan November 2020,” tutur Prof. Rully Indrawan dalam keterangannya, Selasa (13/10).

Apabila program ini nantinya sukses tersalurkan seluruhnya dan terbukti efektif mendongkrak kinerja sektor UMKM, maka program tersebut juga diwacanakan akan ditambah lagi di tahun depan. Diakuinya bahwa sektor UMKM menjadi sektor krusial bagi pertumbuhan ekonomi lantaran sektor ini memberikan kontribusi terhadap PDB hingga mencapai 60 persen. Selain itu sektor ini juga memberikan andil terhadap penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 97 persen dari seluruh tenaga kerja nasional.

“Itu sekitar Rp6 triliun untuk tambahan dan nanti tahun 2021 akan nambah lagi untuk 20 juta UMKM dengan total pagu sekitar Rp48 triliun,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menjelaskan bahwa rencana penambahan penerima manfaat dari Banpres tersebut semata-mata demi asas pemerataan dan juga asas ketepatan sasaran. Teten berharap bantuan stimulus fiskal kepada usaha mikro ini bisa ikut membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi covid-19.

“Kita sudah akan mulai menyalurkan ke lebih dari 3 juta penerima manfaat berikutnya sehingga total menjadi 12 juta penerima. Kami ingin memastikan penyaluran ini dari aspek pemerataan antar daerah, ketapatan sasaran,” tutur Teten. (DIN/rif)