Jakarta, Hotfokus.com

Data kemiskinan di Indonesia tidak pasti, karena setiap institusi berbeda angka tentang kemiskinan sehingga sangat tergantung kepentingan masing masing.

“Angka kemiskinan di Kemensos didasarkan pada proposal proyek kemiskinan mereka ke internasional dan ke APBN, demikian juga dengan angka kemiskinan Pemda disesuikan dengan proposal pengentasan kemiskinan mereka,” kata Pengamat Ekonomi dari AEPi, Salamuddin Daeng di Jakarta, Minggu (19/1/2020).

Selain itu, angka kemiskinan versi BPS bermasalah. BPS melakukan trik memainkan indikator kemiskinan. BPS menggunakan indikator extrime poperty dalam mengukur kemiskinan. “Hal itu mengakibatkan angka kemiskina BPS terus menurun dan kecil, meski keadaan ekonomi memburuk,” ujarnya.

Menurutnya, tiidak ada angka kemiskinan by name by address di lembaga pemerintah, jadi pemerintah akan kesulitan alokasikan anggaran dalam pendistribusian subsidi tertutup.

“Distribusi tertutup rawan dikorupsi oleh birokrasi melalui praktek manipulasi data. Dalam kasus dana desa saja bisa ada desa hantu, apalagi distribusi gas,” katanya.

Ia juga menyayangkan tidak adanya kajian akademis yang melandasi rencana ini. Pemerintah sendiri juga terkesan terburu-buru dalam mengurangi subsidi. Dasar yang dijadikan acuan adalah “karangan bebas” pihak dari  Kementrian ESDM.

“Apalagi Pemerintah tidak melibatkan ormas, akademisi, pengamat, ahli, dan kalangan dunia usaha dalam memutuskan perkara ini. Sehingga rawan penolakan dan penyimpangan,” tukasnya.

Menjelang pilkada serentak, lanjut dia, penyaluran subsidi LPG secara tertutup juga rawan dimanfaatkan oleh oligarki penguasa untuk sumber daya money politik untuk memenangan kawan kawannya.

“Belajar dari sebelum-sebelumnya, model distribusi tertutup.selalu gagal, dan menjadi alat kekuasaan untuk money politik dan gagal memberi rasa keadilan bagi orang miskin,” pungkasnya.(ral)