ads_hari_koperasi_indonesia_74

WALHI Apresiasi Langkah Kementerian Koperasi dan UKM Untuk Tingkatkan Ekonomi Pengelola Hutan Sosial

WALHI Apresiasi Langkah Kementerian Koperasi dan UKM Untuk Tingkatkan Ekonomi Pengelola Hutan Sosial

Jakarta, Hotfokus.com

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengapresiasi gerak cepat pemerintah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lokal sebagai pengelola hutan sosial. Pasalnya selama ini ternyata sudah banyak produk-produk UKM yang berkualitas dihasilkan oleh masyarakat pinggiran dengan memanfaatkan bahan – bahan dari hutan kelolaannya. Sayangnya akses pasar dan dukungan pemerintah seperti permodalan dan kemudahan perizinan pengelolaan hutan sosial masih kerap menjadi kendala utama.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati, mengatakan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan siap memfasilitasi produk-produk UKM dari masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan sosial. Komitmen itu disampaikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki kepada WALHI. Bahkan, Teten juga menyatakan siap mendukung pengembangan usaha kelompok-kelompok UKM tersebut dengan pembiayaan.

“Pak Menteri (Teten Masduki) menyampaikan bahwa kita diminta untuk terus mendampingi (UKM di sekitaran hutan sosial) dan juga meminta mengidentifikasi jenis produk yang dihasilkan oleh komunitas ini untuk kemudian Kementerian Koperasi dan UKM yang akan membantu memasarkan, memberikan bantuan berupa mesin produksi dan juga pendanaan buat mereka,” kata Nur Hidayati usai bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki di kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (29/11).

Dikatakannya bahwa rata-rata pelaku UKM sudah membentuk kelompok-kelompok hingga koperasi. Hal ini dianggap oleh Teten sebagai peluang yang besar untuk bisa mendapatkan prioritas mendapatkan dukungan pembiayaan dan pemasaran produk-produk UKMnya.

Dijelaskan Nur Hidayati bahwa saat ini setidaknya sudah terbentuk 76 kelompok dan koperasi dari 11 provinsi di Indonesia yang didampingi WALHI saat mengajukan perizinan pengelolaan hutan sosial. Bahkan WALHI juga turut serta mendampingi kelompok – koperasi ini untuk mendapatkan akses pasarnya. Menurutnya masih banyak kelompok-kelompok pelaku UKM di sekitaran hutan sosial yang masih perlu pendampingan untuk mendapatkan dukungan pemerintah baik dari aspek perizinan hingga pembiayaan.

“Ini penting untuk meningkatkan ekonomi rakyat, jadi pemerintah tidak hanya perlu memberikan perizinan (pengelolaan hutan sosial) saja tapi bagaimana dari hutan itu bisa menghasilkan produk yang bisa meningkatkan perekonomian mereka. Ini terus kita dukung dan dampingi terus,” ulasnya.

Beberapa produk unggulan yang dihasilkan dari pengelolaan hutan sosial seperti kopi, produk dari kayu atau rotan, kayu manis, pala hingga produk-produk kerajinan lainnya. Secara kualitas, kata Nur Hidayati, diyakini tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Untuk itu perlu ada konsistensi dukungan dari pemerintah dan stakeholder lainnya agar keberlangsungan produksi mereka bisa terjamin.

Diakuinya bahwa pemerintah juga perlu berhati-hati dalam menerbitkan perizinan pengelolaan hutan sosial. Hal itu diperlukan agar kelestarian alam tetap terjaga dan disaat yang sama ekonomi masyarakat lokal juga bisa terangkat. WALHI menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal pemerintah dan masyarakat lokal agar ada win-win solution dengan tetap mengedepankan aspek kelestarian alam.

“Memang perizinan itu sampai saat ini masih dirasa susah prosesnya oleh masyarakay. Kita menyadari yah memang pemerintah perlu berhati-hati tetapi kalo tidak ada pendampingan dari NGO (non goverment organization), masyarakat akan sulit untuk mengajukan perizinan,” sambung Nur Hidayati.

Lebih lanjut, sesuai arahan dari Teten Masduki, WALHI diharapkan juga dapat menjadi market intelegent bagi produk-produk UKM pelaku UKM tersebut. Hanya saja Nur Hidayati berharap agar pemerintah memberikan kepastian pelaku UKM atau koperasi tersebut bisa mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah khususnya pelatihan peningkatan produktifitas.

“Memang sudah ada beberapa di antara mereka yang sudah bisa mengakses pasar sendiri tetapi kemudian kadang pasarnya tidak konsisten atau kadang juga produksi mereka yang terhambat,” pungkas Nur Hidayati. (DIN/rif)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply