KNPI Tegaskan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional Harga Mati

KNPI Tegaskan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional Harga Mati

Jakarta, Hotfokus.com

Menyikapi dinamika dan polemik “perang” yang disampaikan Gubernur Maluku Irjen.Pol (Purn) Murad Ismail terkait lambannya kebijakan pusat dalam hal ini Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti merespon sikap dan protes Pemerintahan Daerah Maluku terkait kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi perikanan merupakan bukti nyata Menteri Susi tidak peka terhadap aspirasi Rakyat Maluku.

Menurut  Ketua Karateker DPD KNPI Maluku, Abudssalam Hehanussa, mestinya sejak dulu Maluku sudah harus ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Apalagi pada tahun 2017 saat menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan mengunjungi Pelabuhan Yos Sudarso di Kota Ambon, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menangkap aspirasi dan berjanji menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. “Tapi dua tahun setelah komitmen tesebut disampaikan sejauh ini masih menjadi wacana karena lambannya kementrian terkait untuk menindak lanjuti visi tersebut,” katanya dalam leterangan pers yang diterima Hotfokus.com di Jakarta, Minggu

Seperti diketahui, Maluku memiliki produksi Ikan yang melimpah, produksi tahun 2016 saja menurut data BPS ada sekitar 567.137.60 Ton. “Dalam catatan hasil tangkap yang disampaikan Gubernur Maluku pada acara pelantikan Pj. Sekda Maluku di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Senin 2 September, setiap bulan sebanyak 400 kontainer ikan diambil dari Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku,” ujarnya.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Alan ini menambahkan, bahwa produksi Ikan Maluku selama ini belum memberi multiplier effect, khususnya secara ekonomi bagi kesejahteraan nelayan dan rakyat Maluku. Hal ini karena hampir semua proses pasca penangkapan ikan keluar dari wilayah Maluku, implikasinya tidak ada nilai tambah bagi nelayan dan rakyat Maluku, ratusan bahkan ribuan kontainer ikan keluar dari Kepulauan Arafura setiap bulannya dan kita hanya jadi penonton,

“ Sungguh ironis sekali, daerah yang kaya Sumber Daya Alam sektor Kelautan dan Perikanan hanya menjadi terminal dagang bisnis perikanan-kelautan, dan seolah-olah kita semua puas dengan adanya retribusi pajak seperti yang selama ini berjalan,” ketusnya.

Padahal dengan potensi perikanan yang melimpah itu, kata dia, Rakat Maluku semestinya mendapatkan multiplier efect yang akan memberikan sumbangsih peningkatan PAD dan Peningkatan Ekonomi Nelayan. “Karena itu ke depannya kebijakan (policy) pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan di Maluku sudah sangat tepat sejalan dengan apa yang menjadi Impian dan harapan rakyat Maluku yang disampaikan oleh Gubernur Murad Ismail terkait Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN),” tukasnya.

Menurut dia, Maluku dengan semua kesiapan Sumber Daya Alam Perikanan dan Kelautan yang membentang dari Laut Seram (Batas Utara) hingga ke Laut Arafuru (Batas Selatan) merupakan Potensi bahari yang sangat strategis karena kekayaan Sumber Daya Alam Perikanan dan Kelautan dan sangat tepat untuk dijadikan sebagai Provinsi Lumbung Ikan Nasional (LIN),

“Praktek pengelolaan dan pemanfaatan potensi Perikanan Kelautan yang selama ini keliru dan tidak memberikan dampak signifikan bagi rakyat Maluku harus dirubah. Kebijakan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku sangat refresentatif untuk kepentingan produksi ikan nasional dan tata kelola produksi perikanan dan kelautan yang berpihak pada rakyat, dengan kebijakan Maluku sebagai Lumbung Eknonomi Nasional (M-LIN) maka alokasi kebijakan dan anggaran akan lebih terkelola secara efektif untuk peningkatan produksi nelayan,” paparnya.

Hal ini, kata dia, akan diikuti oleh berdirinya sentra-sentra produksi perikanan kelautan dan pabrik industri pengolahan Ikan dan hasil laut lainnya yang akan menyerap tenaga kerja lokal. “Itu akan memberikan efek ekonomi yang berantai dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejateraan bagi warga Maluku,” ujarnya.

Untuk itu menurutnya, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera menindaklanjuti aspirasi rakyat dan Pemerintah Provinsi Maluku dalam bentuk policy. “Menjadi aneh jika Kementrian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Menteri Susi terkesan menghalang-halangi kebijakan menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN). Karena sampai saat ini rekomendasi dan Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum juga ditandatangani oleh beliau untuk diajukan ke Presiden,” tukasnya.

“Saya mau tanya, katanya selama ini Ibu Susi pro kesejahteraan nelayan, pro rakyat, tapi untuk kepentingan kesejahteraan nelayan dan rakyat Maluku kok terkesan abai dan low respon. Jangan-jangan rumor yang selama ini berkembang itu benar, bahwa bisnis perikanan di Maluku dikuasai oleh kepentingan bisnis mafia illegal fishing dan pengusaha perikanan yang memeras keringat nelayan demi keuntungan perut mereka, semoga rumor tersebut hanya sekedar rumor,” tambah Alan

Bagi Generasi Muda Maluku yang terhimpun di Komite Nasional Pemuda Indonesia Maluku (KNPI DPD Maluku), kata Alan, perjuanga kebijakan untuk kepentingan kesejahateraan nelayan dan rakyat Maluku merupakan prinsip dan nilai yang harus diperjuangkan apapun konsekwensinya. “Maluku sebagai Sentra Lumbung Ikan Nasional harus terwujud, kita kawal dan siap berjuang bersama-sama dengan apa yang telah diprakarsai oleh Pak Gubernur Murad Ismail yang bekerja nyata demi dan untuk kepentingan rakyat Maluku,” tutup mantan Ketua Umum BADKO HMI Malmalut ini.(ral)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply