Jakarta, Hotfokus.com

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menilai, pemblokiran internet di Papua oleh Kementerian Komunikasi dan Infomatika (Kominfo), dengan segala plus minusnya bisa dimengerti. Terutama jika dimensinya adalah situasi terkini di Papua Barat.

“Apa yang dilakukan Pemerintah terkait pemblokiran internet bisa dimengerti, apalagi jika dikaitkan dengan situasi terkini di wilayah tersebut,” kata Tulus dalam ketrangan tertulisnya yang diterima Hotfokus.com di Jakarta, Selasa (17/8).

Namun, kata dia, Pemerintah seperti melempar handuk terkait dampaknya, khususnya dari potensi pelanggaran hak-hak konsumen, yang telah membeli paket internet dari operator. “Karena paket internet yang telah dibeli tak bisa digunakan secara optimal. Seharusnya pemerintah bertanggungjawab terhadap hal ini,” ketusnya.

Menurut Tulus, saat ini banyak keluhan dan pengaduan konsumen terkait hal itu. “Banyak konsumen menuntut ganti rugi dan melakukan aksi demontrasi ke operator untuk menuntut ganti rugi. Tuntutan masyarakat sebagai konsumen adalah benar, sesuai haknya,” tukasnya.

“Namun harusnya tntutan itu ditujukan kepada pemerintah, Kementerian Kominfo, bukan kepada operator. Kami mendesak agar pemblokiran itu dilakukan dengan indikator dan parameter yang terukur, jelas dan transparan,” katanya.(ral)