Jakarta, hotfokus.com

Defisit perdaganga bulan November 2018 yang mencapai USD2,05 miliar menyita perhatian banyak kalangan. Selain karena defisit yang terbesar setidaknya sejak tahun 2016, angka defisit ini karena pemerintah Indonesia dianggap terlambat dalam pencegahannya.

Hal itu disampaika oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, sebagai respon atas hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilaksanakan beberapa jam yang lalu. Menurutnya, salah satu penyebab mengapa terjadinya defisit tersebut karena produk unggulan ekspor Indonesia yaitu minyak sawit mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. Hal itu diperparah dengan penurunan permintaan atas produk tersebut.

Bhima menjelaskan, produk unggulan utama minyak sawit melanjutkan penurunan hingga -9,83 persen dibanding bulan sebelumnya. Sementara penurunan harga minyak sawit karena oversupply dan hambatan dagang dari beberapa negara khususnya India. Secara total ekspor ke India bulan November turun -14,65 persen.

“India ini mau pemilu tahun depan, jadi Modi menjual isu proteksi dagang sawit ke petani minyak nabati. (lalu) jelang natal dan tahun baru dua negara tujuan ekspor utama yakni AS (Amerika Serikat) dan China turunkan permintaan bahan baku industrinya juga,” kata Bhima di Jakarta, Senin (17/12).

Dikatakannya, ekspor ke AS anjlok -5,04 persen month to month (mtm) dan China -7,1 persen (mtm). Padahal selama ini dua negara ini menjadi tujuan utama ekspor produk unggulan nasional. Dari catatan BPS, pangsa ekspor Indonesia sejak Januari – November 2018 ke China sebesar USD22,70 miliar atau 15,20 persen dari total ekspor yang mencapai USD165,81 miliar. Sedangkan ke AS sebesar USD16,19 miliar atau 10,78 persen.

Kemudian, lanjut Bhima, faktor perang dagang juga mulai dirasakan ke kinerja ekspor Indonesia. Sehingga bisa dikatakan Indonesia telat mengantisipasi hambatan dagang sawit di pasar internasional. Seharusnya ketika ada sinyal Eropa dan India naikan hambatan dagang, kita langsung switch ke pasar non-tradisional atau coba melobi otoritas negara mitra dagang utama.

“Nah penangangan yang terlambat inilah yang akhirnya blunder bagi ekspor kita,” ujar Bhima.

Sementara itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang tengah mencoba mengendalikan impor barang konsumsi melalui kebijakan penyesuaian tarif PPh 22 hanya berdampak kecil yakni turun -4,7 persen (mtm). Sementara overall dari Januari – November 2018, impor barang konsumsi masih tumbuh 23,72 persen.

Kemudian, lanjut Bhima, impor migas turun -2,8 persen (mtm) yang lebih disebabkan oleh faktor seasonal karena sebelumnya Pertamina sudah impor stok bbm untuk penuhi kebtuhan akhir tahun. Harga migas juga rata-rata turun -10,96 perse mtom. Hal inilah yang menyebabkan impor migas turun pada periode tersebut.

“Jadi bukan karena efek (kebijakan) B20, karena masih ada kendala di tingkat terminal pencampuran sawit dan solar, serta masalah distribusi di daerah. Sehingga diperkirakan tren defisit perdagangan akan berlanjut hingga Desember (2018) dengan total defisit USD9 miliar,” pungkas Bhima. (DIN)