JAKARTA — Sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing(ERP) yang merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan akan diterapkan di DKI Jakarta tahun 2019. Proyek ini akan memerlukan investasi 5-10 triliun dan saat ini sudah memasuki tahap lelang.

Proses lelang ERP di DKI Jakarta yang dibawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu dinilai terburu-buru dan masih banyak kendala teknis. Menurut Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Development, Mahfud Latuconsina mengatakan untuk penerapan ERP di Jakarta membutuhkan persiapan yang lebih matang.

“Saya melihatnya proses tender atau lelang ERP ini terburu-buru dan pengadaan proyek sebesar ini juga tidak transparan Ada yang disembunyikan. Padahal road map ERP ini harus lebih komprehensif,” kata Mahfud kepada awak media di Jakarta (6/7/2018).

Mahfud menduga ada ketidakterbukaan dari pihak terkait dalam hal ini Dishub yang dibawah Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam melakukan proses lelang ERP.

“Harus disosialisasikan dan jangan ada hidden agenda. Jika dari awal prosesnya tidak clean dan clear seharusnya ini batal dulu,” tuturnya.

Proyek ERP yang investasinya bernilai triliunan ini pun harus melahirkan solusi transportasi ibu kota ke arah yang lebih baik.

“Ini proyek triliunan, tapi prosesnya kenapa silent, ini harus jadi perhatian Pak Gubernur dan Pak Wagub,” tutur Mahfud. (ACB)