JAKARTA — Aliansi Ulama Madura (AUMA) minta agar masalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dimasukkan dalam klausul Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “LGBT itu dosa besar dan kami mohon agar dimasukan dalam klausul pembahasan KUHP terutama dalam Pasal 292,” kata Sekjen AUMA Fadholi Muhammad Ilham, Rabu (10/1), usai menemui Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung DPR RI.

AUMA juga minta agar pengertian zinah dalam Pasal 292 diperluas, tidak hanya menyangkut orang-orang yang telah bersuami atau beristri tetapi juga pelaku yang belum berkeluarga. Definisi zinah juga harus berlaku bagi yang melakukannya lelaki dengan lelaki, maupun perempuan dengan perempuan, baik dewasa maupun belum dewasa.

Pembahasan LGBT, lanjut AUMA, harus tidak hanya menggunakan hak asasi manusia ala Barat selama ini, akan tetapi juga konsep dalam Deklarasi HAM Kairo tahun 1998. Dalam deklarasi itu disebutkan, hukum dibentuk bersumber antara lain agama, adat istiadat, kearifan lokal, maupun sosial kebudayaan yang berlaku di wilayah setempat.

Menurut Fadholi, Indonesia ikut menandatangani Deklarasi HAM Kairo sehingga patut ikut melaksanakannya. “Tidak ada lagi alasan yang menyebabkan LGBT tidak dimasukkan dalam tindakan kriminal yang tidak diancam pidana,” katanya.

Selanjutnya Fadholi mengharapkan aspirasi AUMA mendapat dukungan dari para ulama se Indonesia, dan bersama-sama melakukan pengawalan terutama dalam sidang paripurna DPR nantinya. “Kami khawatir jangan-jangan aspirasi kami ini dibelokan hanya karena gara-gara ingin menjembatani keinginan Barat dan orang-orang yang setuju LGBT,” tegasnya.

Fadholi juga mengatakan pihaknya bersyukur aspirasi AUMA telah diterima dengan baik oleh DPR RI. “Alhamdulillah Komisi III sangat mendukung aspirasi ini dan tidak ada agama apa pun yang menghalalkan LGBT terutama Indonesia, dan Fahri Hamzah pun siap mengawal aspirasi kami,” ujar Fadholi.

Dalam kesempatan tersebut, Fahri Hamzah meminta ulama selalu memberikan nasehat kepada pemerintah dan pemerintah harus mendengarkan dan melaksanakan nasehat itu. Tanpa nasehat ulama maka pemerintah melenceng dari tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesaia. Karena menurutnya, NKRI berdiri atas perjuangan dan peran serta dari ulama. (kn)