ROTE NDAO — Tahun ini terdapat 10 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, jangan sampai Pilkada membuat rakyat dibawa-bawa dalam isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) berisi fitnah, saling mencela, dan saling mencemooh.

Presiden menyampaikan, pesta demokrasi tidak boleh membuat persatuan retak. Demikian pula dengan kesatuan dan persaudaraan di antara sesama warga negara. “Dalam setiap pesta demokrasi, pilihan bupati, walikota, gubernur, dan juga nantinya pilihan presiden, jangan sampai gara-gara pilihan kita berbeda, kita menjadi tidak rukun. Gara-gara pilihan politik yang berbeda kita dengan tetangga tidak saling berbicara. Tidak boleh seperti itu,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat, di Halaman Kantor Bupati Rote Ndao, Ba’a, Rote, NTT, Selasa (9/1) pagi.

Menurut Kepala Negara, bangsa Indonesia adalah bangsa santun. Karena itu fitnah, saling mencela dan menjelekkan tidak pantas dipelihara di tanah air. “Kita ini adalah saudara. Pilihlah pemimpin yang paling baik, coblos, setelah itu rukun kembali. Jangan sampai di antara kita ada yang tidak rukun gara-gara pilihan politik yang berbeda,” tutur Kepala Negara.

Kepada partai politik dan kandidat yang maju dalam Pilkada, Presiden Jokowi juga menitipkan, agar menggunakan masa kampanye dengan adu gagasan, adu ide, adu rencana-rencana untuk daerahnya, adu program, sehingga masyarakat menjadi mengerti.

“Silakan masyarakat memilih. Jangan sampai, sekali lagi, rakyat dibawa-bawa ke dalam isu-isu SARA, isu-isu yang memecah belah kita bangsa Indonesia,” tegas Presiden.

108 Ribu Sertifikat

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyerahkan 108.523 sertifikat bidang tanah kepada warga di Provinsi NTT. Presiden mengaku sengaja konsentrasi mengurus sertifikat supaya bisa diberikan kepada rakyat sebanyak-banyaknya, karena setiap dirinya ke daerah selalu yang terdengar adalah sengketa tanah atau lahan.

“Di mana-mana, hampir di semua provinsi, semua provinsi. Antara adik dengan kakak, ada yang antara anak dengan bapaknya, ada yang tetangga dengan tetangganya, ada yang masyarakat dengan pemerintah, ada yang masyarakat dengan perusahaan, sengketa seperti itu banyak,” ungkap Presiden.

Presiden bisa memahami hal itu, karena dari 126 juta sertifikat yang harus dipegang masyarakat, baru 46 juta yang jadi. Jadi masih 80 juta sertifikat yang belum bisa diberikan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, agar pada di 2017 setidaknya ada 5 juta sertifikat yang harus diberikan kepada masyarakat di seluruh tanah air.

“Tahun ini saya targetkan 7 juta sertifikat harus keluar dari BPN, tahun depan 9 juta sertifikat harus keluar,” ujar Presiden.

Bagi yang sudah pegang sertifikat dan mau dipakai untuk jaminan ke bank, menurut Presiden, tidak apa-apa. Namun Presiden mengingatkan agar kalau meminjam harus dihitung bisa mencicil setiap bulan atau tidak, termasuk membayar bunganya.

“Kalau tidak bisa jangan, nanti ini bisa dimiliki oleh bank, disita oleh bank. Ini harus diingat. Kalau sudah pinjam ke bank, misalnya dapat Rp 30 juta, jangan sampai yang Rp 15 juta untuk membeli sepeda motor. Gunakan semuanya untuk modal kerja, modal investasi,” tutur Presiden Jokowi.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (kn)