JAKARTA — Terkait negosiasi dengan Freeport dan janji pembangunan smelter, pemerintah dinilai lemah.

“Soal Freeport jangan jadi pembohongan publik. Proses divestasi saja dari awal sudah sulit, sekarang janji pembangunan smelter juga tidak jelas,” kata anggota Komisi VII DPR RI, M Nasir, dalam rapat kerja komisi itu dengan Menteri dan Wakil Menteri ESDM di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

Anggota Komisi VII lainnya, Tjatur Sapto Edy, mengatakan jangan sampai pemerintah dipermainkan oleh PT Freeport soal janji membangun smelter. Sebab menurutnya hingga kini belum ada tanda-tanda pembangunan smelter di Gresik. Sebelumnya disebut-sebut Freeport akan membangun smelter di tempat itu.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih, mempertanyakan kesanggupan pemerintah menguasai 51 persen saham Freeport. Sebaliknya kepada perusahaan pertambangan itu Eni meminta agar Freeport beriktikad baik dengan merealisasikan janji membuat smelter.

“Kita jadi ragu karena sikap dan langkah Freeport tidak seia sekata, polemik ini harus jadi pelajaran bagi pemerintah,” katanya.

Menanggapi hal itu Menteri ESDM, Ignatius Jonan menjelaskan bahwa janji membangun smelter Freeport masih tertunda, dikarenakan proses transisi divestasi atau keputusan kepemilikan 51 persen segera dipegang pemerintah.

Dilanjutkannya, untuk mencapai divestasi 51 persen, sebanyak 40 persen participating interest Rio Tinto, perusahaan tambang terbesar kedua di dunia asal Australia, akan diakuisisi oleh BUMN yang ditugaskan pemerintah bersama-sama dengan BUMD (Badan usaha milik daerah).
Selain itu saham milik PT Indocopper sebanyak kurang lebih 9 persen yang dikuasai Freeport McMoran juga akan diambil alih pemerintah.

“Sampai saat ini, negosiasi sudah dilakukan, dan mulai dibahas legal drafting untuk akuisisi sahamnya,”ujar Jonan. (kn)