BOGOR — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh pemerintah bukanlah prestasi, melainkan kewajiban.

Saat menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Ruang Garuda Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12) pagi, presiden mengatakan bahwa, mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup.

“Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi, ini perlu digarisbawahi,” tegasnya.

Untuk mencegah penyalahgunaan keuangan, presiden mendorong maksimalisasi penggunaan teknologi informasi sejak hulu hingga hilir. Terkait hal itu presiden menyebut e-planning, e-budgeting, e-procurement.

Kalau penggunaan teknologi sudah dilaksanakan, presiden meyakini semua akan menjadi lebih transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN.

Minta Terbuka

Rilis Humas Sekretariat Negara menyebut, pertemuan pimpinan BPK dengan pemerintah diselenggarakan sebagai persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan institusi pengelola keuangan negara lainnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Presiden meminta jajaran pemerintahan, agar setiap kementerian dan lembaga pemerintahan pengguna APBN agar terbuka dengan BPK karena BPK mitra dalam memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Presiden juga percaya BPK akan menjaga independensi serta profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan. Sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan BPK, presiden percaya kepercayaan rakyat akan terus diperoleh bersama.

Tampak hadir dalam pertemuan itu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara beserta para Wakil Ketua BPK, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, sejumlah menteri kabinet kerja, dan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah non kementerian. (kn)