JAKARTA — Peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) terbaru Hwasong-15 oleh Korea Utara (Korut) baru-baru ini, memaksa DPR RI bereaksi. Ketua Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari amat menyayangkan dan mengecam keras peluncuran itu. Menurutnya tindakan itu melanggar resolusi PBB, kedaulatan negara lain, dan menggangu perdamaian di kawasan.

“Kita dapati sedikit ketenangan selama dua bulan, dimana Korut tidak melakukan uji coba rudal. Namun dengan uji coba yang kesekian kali ini, Korut sedang bermain api yang dapat membakar ketenangan kawasan dan perdamaian,” tegas Kharis dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11).

Menurut legislator Fraksi PKS itu, perlombaan senjata pemusnah di kawasan Korea sangat berpengaruh terhadap keamanan kawasan ASEAN dan sekitarnya dan dapat mengancam perdamaian seluruh dunia.

“Berbagai resolusi dan kecaman silih berganti namun tak kunjung reda. Indonesia mempunyai peran yang strategis untuk ikut meredakan situasi yang berkembang agar wilayah itu menjadi zona damai melalui upaya-upaya diplomatik,” saran Kharis.

Berbagai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya resolusi 2270 (tahun 2016), 2321 (tahun 2016), 2356 (tahun 2017), dan 2371 (tahun 2017), telah dikeluarkan dan tidak ada satu pun yang dipatuhi oleh Korea Utara.

“Pemerintah Indonesia bisa melakukan berbagai tekanan, misalkan memanggil Dubes Korut di Jakarta untuk meminta penjelasan dan menyampaikan kecaman kita. Kita tidak ingin ada permusuhan, ketegangan dan kita ingin kedamaian di kawasan,” imbuh Kharis.

Kharis juga mendukung penuh langkah yang sudah dilakukan Kementerian Luar Negeri dan mendukung setiap upaya pemerintah Indonesia di PBB untuk terus mencari dan menjaga agar perdamaian di kawasan terjaga.

“Menteri Luar Negeri telah melakukan langkah yang terukur, namun perlu tambah tekanan lagi ke Korut agar sahabat kita lainnya dikawasan seperti Jepang dan Korea Selatan juga di hormati kedaulatannya,” pesan politisi asal dapil Jawa Tengah itu. (kn)