JAKARTA, HOTFOKUS – Pembangunan nasional tidak selayaknya hanya selaras dengan visi dan misi presiden serta kekuatan politik. Forum Rektor Indonesia (FRI) mendorong agar Indonesia memiliki haluan negara sebagai panduan pembangunan.

“Tidak ada negara yang maju tanpa haluan yang baik,” tutur Wakil Ketua FRI Asep Saefuddin, di Jakarta, sebagaimana ANTARA, Selasa (19/9). Sebaliknya ketiadaan haluan negara akan menyebabkan pembangunan tidak berkesinambungan, dan tergantung presiden serta politik. Padahal seharusnya haluan negara menjadi pegangan semua presiden sebagai arah pembangunan nasional.

Sementara Ketua Pokja Haluan Negara FRI, Ravik Karsidi, mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tidak dapat dijadikan pedoman atau haluan pembangunan seluruh bangsa.

Pandangan FRI mengingatkan pada ucapan Presiden Ketiga Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie. Dalam diskusi “Proses Transformasi Pembelajaran Karakter Bangsa sebagai Implementasi UUD 1945” di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, sebulan lalu, Habibie mengingatkan bahwa Indonesia perlu memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar pembangunan nasional fokus dan berkesinambungan serta tidak tergantung pada kemauan politik pemerintah.

Menurut Habibie, karena Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah, maka GBHN merupakan induk dari Garis Besar Haluan Daerah (GBHD).

Sebelumnya, MPR RI pernah mewacanakan perlunya menghidupkan kembali GBHN melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945.