JAKARTA, HOTFOKUS – Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan, jumlah tenaga perawat di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Padahal negara ini memiliki UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Menurut Fahira, kesehatan merupakan hak dasar warga negara dan harus dipenuhi oleh pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bangsa.

“Padahal UU-nya sudah jelas. Namun masih saja kekurangan tenaga medis,” kata senator asal DKI Jakarta itu saat rapat dengar pendapat dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek di gedung DPD, Jakarta, Senin (18/9), sebagaimana siaran pers yang dilayangkan sekretariat para senator.

Di lapangan, timpal anggota DPD asal Maluku Utara Novita Anakotta, masih banyak tugas dokter yang dikerjakan oleh perawat. Padahal UU 38/2014 menyebut, perawat bukan kepanjangantangan dari dokter.

“Tugas perawat sudah sangat jelas dalam UU ini, namun kenyataan di lapangan berbeda,” tukasnya.

Anakotta juga menyoroti maraknya sekolah keperawatan yang sulit dipertanggungjawabkan. “Tumbuh suburnya sekolah keperawatan justru akan susah dipertanggungjawabkan,” tegas anggota Komite III DPD RI itu.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menjelaskan, berdasarkan data tenaga kesehatan pada September 2017 jumlah perawat di Indonesia berjumlah 309.017 orang. “Untuk D-III Keperawatan dan S1 paling banyak yaitu 235.461 jiwa,” tutur dia.

Ia mengatakan ratio perawat per 100 ribu penduduk tahun 2016 telah melebih target. Untuk target berdasarkan kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) berjumlah 166,8. “Namun realisasinya telah mencapai 170,2,” ujar Nila.

Untuk pengembangan pelayanan keperawatan, telah dilakukan Program Indonesia Sehat. Perawat terlibat dalam pencapaian 12 indokator kesehatan melalui kunjungan rumah di wilayah kerja Puskesmas.

“Adapun pelayanan spesialistik dalam keperawatan kardiovaskuler, cancer, bencana, anak, dan psikiatrik,” kata Nila.