Jakarta, HotFokus.com

Pemerintah terus mencari skema-skema pembiayaan alternatif agar keterlibatan pihak swasta di proyek infrastruktur bisa lebih ditingkatkan. Setelah beberapa waktu lalu dilakukan untuk pertama kali penerbitan KIK EBA berbasis future income, Pemerintah mengungkap masih ada beberapa skema lain yang bakal dijadikan alternatif pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.

“Kita masih membicarakan instrumen apa lagi yang bisa dikembangkan supaya keikutsertaan masyarakat termasuk swasta bisa lebih besar di dalam pembiayaan, terutama infrastruktur,” ujsr Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai mengadakan rapat koordinasi pembiayaan alternatif di Kantornya, Selasa (12/9).

Darmin mengatakan, dari instrumen KIK EBA serta KIK DIRE yang sudah pernah diterbitkan untuk pembiayaan alternatif, ternyata masih bisa dikembangkan lagi ke skema lainnya. “KIK Dire saja ada yang aset back ada juga yang tidak aset back sekurities, tapi yang di sekuritisasi hanya penghasilannya kedepannya. Itu bisa kita buat menjadi dua KIK-nya,” ujar Darmin.

Skema lainnya, lanjut Darmin, masih ada beberapa instrumen yang memang belum pernah digunakan dan Pemerintah disebutnya tengah konsen disana. “Kita belum pernah menggunakan itu, namanya limited konsesion skim. Jadi skema konsesi terbatas. Intinya kita mencari skema-skema apa yang bisa ditambah agar keikutsertaan swasta dan masyarakat makin luas,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, untuk pertama kalinya yaitu pada akhir Agustus lalu, skema pendanaan KIK EBA berbasis future income diterbitkan oleh Jasa Marga dengan bekerjasama dengan Bank Mandiri atas penghasilan ruas tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) selama 5 tahun kedepan. Produk sekuritisasi atas penghasilan jalan tol yang diberi nama KIK EBA Mandiri JSMR01 itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan ruas tol baru yang sedang dilakukan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (SNU)